JAKARTA - Matatelinga, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, mengatakan, Presiden Joko Widodo harus bertanggungjawab atas penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri."Saya kira Presiden harus bertanggungjawab. Saya pikir Presiden harus menjaga KPK agar bisa melakukan kerja pemberantasan korupsi," ungkapnya di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2015).Menurut Ade, polemik Polri dan KPK ini merupakan bola panas dari Presiden kepada KPK setelah menunda pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri."Kemudian penetapan Kapolri ditunda untuk menegakan hukum. Mau kami Jokowi ikut turut campur disini," cetusnya.Ade mengungkapkan, Presiden harus segera turun tangan, karena dua institusi ini jadi andalan dalam penegakkan hukum di Indonesia."Harusnya dua institusi ini (Polri dan KPK) saling bersinergi. ini justru saling menghalangi pemberantasan korupsi. Makanya Presiden harus mengambil sikap," pungkasnya.Dari Gedung KPK, telah banyak awak media dan sejumlah aktivis antikorupsi yang ingin mendapatkan keterangan langsung dari KPK. Namun, hingga kini pimpinan KPK belum mengeluarkan keterangan resmi terkait penangkapan Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri. Seperti dilansir dari laman okezone.com, Jumat (23/1/2015)(Fit)