JAKARTA - Matatelinga, Kuasa hukum Polri dan Komjen Pol Budi Gunawan, Fredrich Yunadi menyebut penetapan tersangka kliennya oleh KPK cacat hukum. Menurut Yunadi, dalam Pasal 21 UU KPK, pimpinan KPK terdiri 5 orang. Menurutnya, dalam ayat 3 putusan itu kolegial kolektif. Putusan MK juga menguatkan Pasal 21, dalam bertindak, pimpinan KPK harus 5 orang."Bertindak wajib pimpinan KPK itu 5 orang dan sekarang berapa sisa pimpinan, cuma 4. Jadi apa yang dilakukan KPK sekarang cacat hukum. Tidak ada kapasitas lakukan penyelidikan. Barangsiapa melawan konstitusi wajib dicurigai," ujar Yunadi, Sabtu (31/1/2015).Terkait mangkirnya Budi Gunawan dalam pemanggilan KPK, Yunadi menyebut bahwa dirinya tidak pernah menyarankan hal jenderal bintang tiga tersebut untuk mangkir dari panggilan KPK. Menurutnya, dalam surat panggilan ditulis jelas, tersangka bisa hadir atau pun tidak."Ini surat panggilan pada klien kami, yang ditandatangani kelihatan namanya siapa. Panggilan tersebut tergantung bersedia atau tidak bersedia," ujar Yunadi.Tim kuasa hukum, lanjutnya, tidak pernah menyarankan Budi Gunawan untuk tidak menaati surat panggilan tersebut. "Kita tak pernah menganjurkan tidak hadir tapi beri pendapat hukum," ujarnya. Demikian dikutip laman merdeka.com, Sabtu (31/1/2015)(Fit)