JAKARTA - Matatelinga, Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggunakan hak prerogatif untuk menyudahi perseteruan antara KPK dan Polri yang masih terjadi."Semua kekuatan dan wewenang itu harus digunakan sepenuh-penuhnya untuk menyelesaikan persoalan yang sedang menyelimuti negara akhir-akhir ini, yang ditandai dengan memanasnya perseteruan Polri dan KPK," tegas Bambang Soesatyo melalui pesan singkatnyaDia beranggapan, persoalan antara dua lembaga tersebut menjadi panjang karena sikap kompromistis Presiden Jokowi sendiri. Dengan kata lain, dia menyebut Jokowi tidak tegas."Presiden tidak tegas karena terlalu bertenggang rasa. Dalam konteks penggunaan hak prerogatif, Jokowi tidak menggunakan hak itu sepenuh-penuhnya," lanjut anggota Komisi III DPR RI itu.Menurutnya, Presiden Jokowi justru sudah membiarkan hak preogratifnya dirampas oleh partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan relawan pendukungnya. Buktinya ia menempatkan orang-orang yang kontroversi di posisi-posisi strategis."Jokowi tak mampu menolak perampasan hak prerogatif presiden itu. Akibatnya, presiden benar-benar jadi tidak leluasa ketika memilih figur untuk jabatan-jabatan politis-strategis pada institusi tertentu," tuturnya.Kendati demikian, ia yakin sebenarnya Presiden Jokowi ingin menghadirkan pemerintahan yang solid dan efektif. Sayangnya, Presiden dibenturkan pada pilihan yang gampang-gampang susah."Kini saatnya semua kekuatan politik di negara ini memberikan keleluasaan kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan, termasuk soal KPK-Polri," jelasnya. Dilansir dari laman okezone.com, Selasa (3/2/2015)(Fit)