JAKARTA - Matatelinga, Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo menyatakan keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mensahkan kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono adalah sesuatu yang salah. Oleh karena itu, loyalis Ical di DPR akan menggalang kekuatan untuk menggulirkan hak angket terhadap Yasonna."Menkum HAM jelas telah melakukan penzoliman terhadap Partai Golkar. Tidak ada pilihan lain bagi kami untuk melakukan perlawanan kepada Menkum HAM. Termasuk melakukan penggalangan hak angket di DPR atas keputusan ngawur yang memanipulasi keputusan Mahkamah Partai Golkar," Kata Bambang lewat pesan singkatnya, Rabu (11/3/2015). Menurutnya, Yasonna layak untuk dicopot oleh Presiden Joko Widodo dari kabinetnya. Hal itu karena, kebijakan Yasonna malah membuat kisruh partai politik semakin bergejolak."Kami juga mendukung jika presiden mewacanakan untuk melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Dan salah satu menteri yang harus di reshuffle adalah Menteri Hukum dan Ham karena selama ini telah menjadi sumber masalah yang kebijakannya kerap membuat gaduh karena tidak profesional," terang dia.Lebih jauh, putusan mensahkan kubu Agung Laksono berbau politis. Keputusan tersebut tidak berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar."Kita sesalkan Menkum HAM mengeluarkan surat yang memihak kubu Ancol dalam surat penjelasannya yang sangat manipulatif. Mengapa? Karena konsideran surat penjelasan pada paragraf pertama itu keliru, karena tidak ada diktum dalam putusan Mahkamah Partai yang menyatakan mengabulkan dan menerima kepengurusan salah satu Pihak yang berselisih," pungkas dia. Demikian dilansir laman merdeka.com, Rabu (11/3/2015)(Fit)