JAKARTA - Matatelinga, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup 22 situs lokal ajaran Islam. BNPT menyebut semua situs yang bernapaskan Islam itu dianggap menyebarkan paham radikalisme atau sebagai simpatisan radikalisme.Menurut Direktur Eksekutif Yayasan SatuDunia Firdaus Cahyadi, pemblokiran situs-situs yang diduga menyebarkan ajaran intoleransi bisa jadi ancaman bagi kebebasan berekspresi. Dia menilai, hal itu karena pemblokiran situs itu tidak melalui proses putusan pengadilan terlebih dulu, hanya didasarkan pada rekomendasi pihak tertentu."Kali ini situs-situs yang diduga menyebarkan ajaran intoleransi yang menjadi korban, ke depan bukan tidak mungkin situs-situs yang memiliki konten kritis terhadap kebijakan pemerintah yang menjadi korban pemblokiran. Jika dibiarkan pemerintah akan kembali ke era Orde Baru yang memasung kebebasan berekspresi," kata dia, Selasa (31/3/2015).Idealnya, lanjut dia, pemblokiran harus berdasarkan rekomendasi pengadilan bukan pihak tertentu. "Jika pemblokiran itu hanya berdasarkan rekomendasi dari pihak tertentu di luar pengadilan maka itu rawan terjadi penyalahgunaan wewenang," ujarnya.Untuk itu, dia meminta pemerintah harus memperbaiki prosedur dan mekanisme pemblokiran melalui revisi Undang Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektornik (ITE). "Persoalan pemblokiran harus diatur dalam UU, bukan diserahkan pada peraturan pemerintah," katanya. Demikian dilansir laman merdeka.com, Selasa (31/3/2015)(Fit)