JAKARTA - Matatelinga, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Megawati Soekarnoputri, menunjuk Puan Maharani sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik dan Keamanan meski putrinya itu juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kendati belakangan ini penunjukkan Puan langsung dinonaktifkan. Politikus PDIP, Henry Yosodiningrat menilai publik mesti cermat dalam melihat posisi Puan. Pasalnya, sebagaimana pidato Megawati dalam Kongres di Bali lalu, pesan yang disampaikan putri Presiden ke-1 itu ditujukan terhadap pemerintah bahwa kader partai yang berada di kabinet merupakan hasil dari penugasan partai. Sebab itu, sah-sah saja jika kemudian seorang fungsionaris partai menjabat di partai asalnya. "Pidato Ibu Mega kan buat pemerintah, lagipula, jabatan menteri itu kan penugasan dari partai. Sementara kalau partai itu panggilan sekaligus pilihan," ujar Henry. Henry menggarisbawahi, jika pada saat kongres, Megawati juga telah menonaktifkan Puan sebagai pengurus partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu. Oleh karenanya, PDIP berencana menunjuk seorang Pelaksana Tugas (Plt) pengganti Puan yang sedang menunaikan tugas terhadap pemerintah."Jadi pas kongres, Mbak Puan juga telah dinonaktifkan, akan ditunjuk Plt, tidak ada rangkap jabatan," pungkasnya. Demikian dikutip laman okezone.com, Minggu (12/4/2015)(Fit)