Matatelinga.com, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) mengatakan bahwa terlalu berlebihan jika ada kekhawatiran penyelewengan atas Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP atau dana aspirasi, sebesar Rp20 miliar per anggota dewan yang digagas DPR. Sebab, nantinya dana itu akan digunakan untuk menyelesaikan segala permasalahan, mulai yang sangat besar hingga masalah yang mendasar di daerah pemilihan (dapil). "Kan di dapil banyak yang enggak tahu, ada jamban, ada jalan desa yang rusak, atau musala yang harus diperbaiki. Tugas dari anggota, perjuangkan daerahnya di daerah terpencil itu, investasi," kata Ical usai menghadiri acara buka puasa bersama di Rumah Dinas Irman Gusman, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2015). Jika dana aspirasi tersebut tidak dijalankan, maka banyak daerah yang tidak merasakan anggaran yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Dana aspirasi itu bagian dari APBN. Saya bekas Menko Kesra (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat). Kalau enggak jalan, banyak yang enggak tersentuh APBN-APBD. Ini caranya supaya bekerja," terangnya. Dijelaskannya, besaran dana aspirasi itu akan diserahkan langsung pada pemerintah daerah. Tidak lagi dipegang oleh anggota dewan. Karenanya, kekhawatiran penyalahgunaan anggaran seharusnya sudah tidak ada."Yang melaksanakan kan pemerintah, bukan anggota. Misalnya masyarakat ini perlu jamban, perlu musala, perlu perbaikan jalan. Menurut saya berlebihan (kekhawatiran), kalau pakai nama resminya kan UPDB (unit pengelolaan dana bergulir), itu bagian dari APBD," tandas Ical.Sebelumnya, melalui pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Presiden Joko Widodo tidak menyetujui adanya dana aspirasi yang digulirkan DPR RI.Salah satu alasannya, adalah program pembangunan akan diambil dari visi dan misi yang telah dibentuk pemerintah. Pernyataan Jokowi lewat Menteri Andrinof itu juga sedianya kembali tak berkesinambungan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang justru setuju. Demikian dilansir laman okezone.com(Fit)