Matatelinga.com,Dana aspirasi hingga kini masih menjadi polemik bernuansa politik. Dana sebesar Rp20 miliar itu rencananya akan digelontorkan ke daerah dan dikelola oleh bupati serta wali kota setempat.Wali Kota (Walkot) Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, selama ada aturan yang tegas tentunya Pemerintah Kota hanya tinggal mengikuti.“Sikapnya yang penting. Selama itu ada aturannya dilakukan kontrol yang benar, Pemkot hanya mengikuti sebuah prosedur dan aturan yang ada. Masalah itu kan sudah urusan politik,” katanya di Depok, Sabtu (27/6/2015).Dilansir laman Okezone.com,Jika tidak diikuti niat baik, kata Nur, apa pun metode dalam pembagian dana tersebut tentu tetap terjadi kebocoran. Akan tetapi, yang terpenting adalah tekad mewujudkan clean government dan good government.“Mau pakai aspirasi atau nonaspirasi, yang bocor yang bukan aspirasi juga bisa potensial,” tegasnya.Ia mengungkapkan, ketika pemerintah masih sibuk dengan polemik dana aspirasi, Pemkot Kota Depok malah sudah menggelontorkan anggaran dana otonomi kelurahan sebesar Rp2 miliar per kelurahan dari kocek APBD. Dana itu dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.“Itu kewenangan yang diotonomkan. Kita berikan otonom lembaga musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) beri kebijakan dana itu Rp2 miliar per kelurahan. Melalui dana otonomi kelurahan itu, lurah diberi kewenangan menentukan prioritas pembangunan dan bukan masuk saku dia. Sekarang aspirasi seperti apa, intinya mari tingkatkan niat kita good dan clean government,” ujarnya.Ia berharap Presiden Jokowi memenuhi janji untuk menormalisasi situ (waduk atau danau) untuk pengendalian banjir yang diucapkan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nur menjelaskan, sejak dua tahun lalu Kota Depok yang memiliki sekira 26 situ sudah mengajukan permohonan anggaran senilai Rp461 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum.“Kepada Pak Jokowi yang punya saving dari pengurangan subsidi alokasi di daerah, kan saving subsidi BBM katanya Rp100 miliar setiap daerah tidak selalu sama. Tolong Depok diberi alokasi perbaikan infrastruktur khusus di Situ Rp451 miliar. Tolong itu diwujudkan, jangan bicara Rp100 miliar saja. Lewat dana apa saja lah. Jadi intinya, mau lewat dana apirasi atau dana kelebihan subsidi atau dana PU, kami perlu peran pemerintah pusat untuk kepeduliannya. Karena, pembangunan infrastruktur situ (waduk atau danau) sudah mendesak,” tukasnya.Selain itu, tutur Nur, pihaknya sudah mengajukan surat permohonan anggaran hingga Rp6 triliun yang digunakan untuk berbagai pembangungan infrastruktur. Di antaranya, seperti pembangunan jalan tembus Terminal Jatijajar Depok ke tol Cinere – Jagorawi yang membutuhkan dana sebesar Rp417 miliar.“Jangan ngomong polemik daerah, yang penting kita tagih Pak Jokowi. Saya kompilasi usulan dana 2015 kepada PU, ada sekian item dan besarannya. Polemik apapun yang diperbincangkan tingkat nasional kalau tidak bicarakan Kota Depok, enggak ada gunanya. Buat apa ngomong sana sini mendesak. Belum lagi, janji Pak Jokowi soal kebutuhan formasi PNS di Depok. Itu malah enggak perlu duit, yang ditagih kami butuh 1.000 formasi pegawai. Terserah bertahap atau tidak, idealnya sih 3.000,” tutupnya. (Fit)