Matatelinga.com, Juru bicara Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih melakukan adaptasi di satu tahun pemerintahannya ini. Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina ini juga melihat masyarakat masih memaklumi kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Hal ini terkait dengan hasil survey KedaiKOPI tentang kepuasan masyarakat, terhadap satu tahun kepemimpinan Jokowi-JK yang berada di angka 44 persen. Hasil ini meningkat signifikan dari survei serupa yang dilakukan KedaiKOPI pada Mei lalu, di mana kepuasan masyarakat sebesar 36 persen. "Kalau dari hasil puas, ada peningkatan dari survei Mei lalu, walapun waktu itu hanya Jabotabek, kepuasan 36 persen. Sekarang kepuasan sekitar 44 persen," kata Hendri ditemui usai diskusi di Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (18/10/2015). "Memang ada kenaikan, apalagi memang masyarakat masih memaklumi satu tahun pemerintahan Jokowi. Harusnya setelah satu tahun, Pak Jokowi tidak lagi bisa berlindung dari label presiden baru yang harusnya, segera dengan cepat dan independen merealisasikan janji-janji kampanyenya," imbuhnya. Hendri menekankan ekonomi sebagai poin penting yang harus dievaluasi pemerintahan Jokowi. Hasil survei juga menunjukkan ketidakpuasan masyarakat sebagian besar, karena faktor ekonomi. Di antaranya, harga bahan pokok, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan harga BBM yang mahal. Karenanya, reshuffle adalah langkah yang ditunggu masyarakat terkait ketidakpuasan tersebut. "Kalo terkait dengan reshuffle, walaupun itu adalah hak prerogratif presiden, patut diistilahkan bahwa keinginan masyarakat adalah presiden melakukan perombakan kabinet," lanjut Hendri. Perombakan kabinet juga sebagai imbas beberapa masalah publik yang belum bisa diselesaikan pemerintah, seperti kabut asap, kasus tambang yang melibatkan petani Salim Kancil, hingga anggota partai politik pendukung pemerintah yang terlibat korupsi dan masuknya PAN ke tubuh pendukung Jokowi-JK. "Saya rasa presiden akan melakukan perombakan kabinet jilid II. Apalagi ada kaitannya dengan kasus-kasus yang melibatkan Parpol pendukung dari segi korupsi, kemudian ada juga beberapa Parpol yang masuk ke pemerintahan, misalnya PAN" Tukasnya. Demikian dilansir laman okezone.com (Fit)