Matatelinga.com, Pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan sinergi antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Ketiga lembaga harus bergerak seirama, bukan malah saling melemahkan. Keberadaan KPK harus menjadi pelecut lembaga penegak hukum lainnya semakin massif melakukan pemberantasan korupsi."Kejaksaan juga berperan dalam memberantas korupsi. Kejaksaan kini semakin intensif dalam memberantas korupsi baik di pusat dan daerah," ujar pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf, Jumat (13/11/2015).Meningkatnya kinerja kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi seperti saat ini menjadi sinyalemen positif. Hal itu, kata Maswadi, sebagai implementasi dari kinerja KPK. "Ada persaingan positif dalam hal ini. Bagaimana lembaga-lembaga pemberantasan korupsi bisa menunjukkan prestasinya dalam membongkar dan mengusut kasus korupsi," ungkapnya.Dia juga meminta agar Kejaksaan bisa bekerja secara jor-joran baik di pusat dan daerah. Kekuatan personel yang ada di seluruh wilayah sebaiknya dimanfaatkan dengan maksimal dalam upaya pemberantasan korupsi. "Jadi jangan hanya mengandalkan KPK karena itu akan mempersulit, beban KPK semakin banyak. Kinerja kejaksaan harus semakin intensif," ungkapnya.Kinerja kejaksaan di daerah ditunjukkan dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap SB, anggota DPRD Kapuas, Kalteng yang diduga terlibat kasus pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kapuas pada 2016.Maswadi menambahkan, jika ketiga lembaga penegakan hukum yaitu KPK, Kejaksaan dan polisi berjalan harmonis maka cita-cita mewujudkan Indonesia bebas korupsi bisa tercapai. "Itu yang rakyat harapkan. Kejaksaan bisa meningkatkan kinerjanya dengan membongkar dan mengusut kasus korupsi," tutupnya. Demikian dilansir laman okezone.com(Fit)