Matatelinga.com, Sejak awal kemunculannya 9 September 2015 lalu, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I hingga Jilid VI mendapat respons beragam dari khalayak. Salah satunya datang dari Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PPP Amir Uskara.Ia menilai, paket kebijakan yang diusung pemerintah masih terdapat masalah. Salah satunya yang perlu diperhatikan yaitu perlu adanya sinkroninasi (penyelarasan) antar paket kebijakan, sehingga lebih mudah diimplementasikan dan tidak saling menghambat satu sama lain.“Harus ada koordinasi antar kementerian dan lembaga bidang ekonomi, supaya tercipta sinkronisasi terhadap paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan. Implementasinya juga harus jelas, dan siapa yang bertanggung jawab,” kata Anggota Komisi XI DPR, Amir Uskara, di sela-sela Rapat Paripurna, Senin (16/11/15).Amir menilai, masih ada tumpang tindih penanggung jawab paket kebijakan. Bahkan, masih dijumpai, 1-2 kementerian atau lembaga bertanggung jawab pada kebijakan yang sama.“Dari 1-2 K/L itu, belum ada penegasan sedikitpun, siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya,” imbuh politikus F-PPP. Demikian dilansir laman okezone.com(Fit)