Matatelinga.com, Pengamat Sosial Politik Adhie Massardi berpendapat, belum ada pembenahan secara menyeluruh dalam sistem manajemen penerbangan Indonesia sejak deregulasi tahun 2000. Waktu itu, Pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membuka kran bisnis penerbangan kepada swasta karena Garuda Indonesia bermasalah dengan Eropa.Adhie mengatakan seiring dengan pergantian pemerintahan dan kepala negara, bukan manajemen yang diperbaiki justru hanya jajaran komisaris saja yang diganti."Penggantinya (Gus Dur) hanya meributkan bisnis, hanya memasang komisaris untuk meningkatkan keuntungan, manajemen tak diperhatikan. Ganti pemerintahan bukan perbaikan manajemen tapi penggantian komisaris saja," kata AdhieMenurutnya salah satu pihak yang bertanggungjawab atas kacaunya manajemen penerbangan di Indonesia adalah Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli. Rizal adalah Menko Perekonomian periode Presiden Gus Dur yang berperan membuka kran bisnis penerbangan oleh pihak swasta."Yang paling penting ada Rizal Ramli, dan bisa minta tanggung jawab ke Rizal Ramli, karena dia yang membebaskan industri ini untuk berkembang," kata dia.Menurutnya, Rizal Ramli dirunut bersikap tegas atas masalah-masalah dalam penerbangan Indonesia saat ini. Dilansir laman okezone.com"Kita berharaplah dalam waktu tidak terlalu lama, ada mekanisme perubahan menuju perbaikan. Karena revolusi mental harus dipimpin oleh orang yang melaksanakan hal itu. Dia (Rizal Ramli) bisa minta Menhub untuk perbaikan, 'kalau nggak beres kamu yang mundur atau saya yang mundur', harusnya begitu," ucap Adhie.Adhie juga menegaskan, jika tidak terjadi transaksi haram antara regulator dan operator, perbaikan manajemen penerbangan bisa tercapai. PT Angkasa Pura II sebagai regulator penyelenggara layanan penerbangan harus berani menolak dari para operator nakal, demi perbaikan layanan bandara."Kalau enggak menerima komisi, pasti bisa tegas. Kalau pengaturannya menerima uang pasti enggak mempan. Sudah bisa dipastikan," tukasnya.(Fit)