Matatelinga.com, Terkait kinerja Jaksa Agung dalam menangani kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Provinsi Sumatera Utara, DPR RI akhirnya angkat bicara. Pimpinan DPR RI Fadli Zon menilai, Jaksa Agung HM Prasetyo sebaiknya dievaluasi dan diganti.Hal itu untuk menghindari hukum dijadikan sebagai politik. Apalagi Prasetyo juga dinilai tidak konsentrasi dalam upaya penegakan hukum."Menurut saya Jaksa Agung ini, karena berasal dari partai politik, makanya agendanya banyak politik. Sehingga tidak konsentrasi kepada penegakan hukum secara obyektif,” ujar Fadli Zon, Rabu (23/12/2015).Ia menambahkan, Prasetyo tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, ia dinilai layak terkena reshuffle.Selain itu, Fadli Zon menyarankan agar jabatan Jaksa Agung diberikan kepada orang yang berprofesi di bidang penegakan hukum. Bukan diberikan kepada poltikus.“Penegak hukum, harusnya posisi Jaksa Agung ditempati dari yang profesional. Sehingga tidak ada hukum sebagai alat politik," pungkasnya. Dilansir laman okezone.com(Fit)