Matatelinga.com, Nama Jaksa agung HM Prasetyo kerap disebut dalam fakta persidangan beberapa terdakwa kasus dana bantuan sosial (bansos) Provinsi Sumatera Utara. Menurut pengamat politik dari Universitas Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago, hal ini sangat tidak baik untuk citra Kejaksaan.Pangi mengatakan, HM Prasetyo yang berasal dari partai politik (parpol) disinyalir menjadi penyebab dirinya harus mengamankan kepentingan partai. “Ini akibat dari seorang Jaksa Agung dipilih dari partai politik. Dia dari NasDem. Ada intervensi partai untuk mengamankan kepentingan partai,” kata diaMenurut Pangi, seharusnya posisi pejabat penegak hukum seperti Jaksa Agung bukan dari parpol, pasalnya akan penuh dengan kepentingan dari parpol asalnya.“Posisi penegak hukum harusnya dari awal adalah orang yang profesional, bukan dari partai politik supaya penekanan hukum betul-betul kepada proses penegakan hukumnya, bukan untuk membela kepentingan parpol,” ujar dia. Seperti dilansir dari laman okezone.comSebelumnya, desakan dari berbagai pihak agar Presiden Jokowi mencopot Jaksa Agung HM prasetyo terus mencuat. Tidak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta turun tangan mengusut dugaan keterlibatan Jaksa Agung dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang menyeret beberapa relasi Jaksa Agung di Partai NasDem.(Fit)