Matatelinga.com, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemerintah gagal menuntaskan persoalan Gafatar. Pemerintah seharusnya membuka pintu dialog dengan Gafatar dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan langsung mencap mereka sesat ataupun ilegal.Menurut Wakil Koordinator Kontras, Puri Kencana Putri, upaya pemerintah yang memulangkan para eks Gafatar ke kampung halamannya juga kurang tepat."Terbukti bahwa pemerintah gagal dalam mengatasi masalah-masalah serupa, seperti konflik Syiah yang terjadi di Sampang," kata Puri dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/2016). Seperti dilansir dari laman okezone.comPutri mengatakan, sebelum memulang eks Gafatar mestinya pemerintah melakukan penyelidikan dulu mengenai Gafatar, terutama yang ada di Kalimantan Barat."Mereka bermigrasi secara mandiri dengan uang mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Mereka juga membeli properti di Kalimantan dengan luas 500 hektare untuk tempat tinggal mereka," ujarnya.Data yang diterima Kontras, kata Putri, ratusan eks Gafatar yang bermigrasi ke Kalimantan karena mereka berpandangan kondisi bangsa Indonesia saat ini memaksa mereka untuk bertahan hidup selama dua tahun di Kalimantan.(Fit)