Matatelinga - Jakarta, Setelah Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) DKI disahkan pada 22 Januari 2014, Dinas Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan jatah sekira Rp6,2 triliun.Dari besaran anggaran tersebut, Kepala Dinas PU Manggas Rudy Siahaan mengatakan untuk lebih banyak mengalokasikannya pada penangannya banjir terutama pembebasan lahan normalisasi sungai dan waduk."Pengalaman tahun lalu, penyerapan anggaran lewat pembebasan lahan itu sangat sedikit," tegas Ketua Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Sanusi, saat berbincang dengan sumber di Jakarta, Jumat (24/1/2014) malam.Dijelaskannya, rendahnya penyerapan anggaran tersebut karena adanya peraturan baru di mana pembebasan lahan dengan luas 1,5 hektar, harus mendapatkan izin administratif dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012."Karenanya, PU harus menggunakan strategi lain. Jangan asal bebasin saja. Misalnya, kalau tanah luas dua hektar, ya dipecah saja separuhnya dulu yang dibeli supaya enggak ada masalah," terangnya.Dengan begitu, anggota Komisi D DPRD itu menegaskan agar PU tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti tahun lalu. "Karena ada pengalaman itu, jadi enggak ada alasan lagi untuk tidak terserap seperti tahun-tahun sebelumnya," tegasnya.(Okc/KNIA)