MATATELINGA, Banda Aceh: Dua rumah sakit milik pemerintah di pulau Sumatera terutang Rp 70 miliar. Rumah sakit tersebut yakni RSU Zainoel Abidin dan RSU Meuraxa. "Utang tersebut karena Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum membayar klaim berobat pasien JKN dan JKA/JKRA, selama tiga bulan dengan perkiraan mencapai Rp 105 miliar," kata Wakil Direktur Pelayanan RSUZA, Dr dr Azharuddin, kepada Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi, dalam pertemuan mereka di Rumoh Aceh, Tibang, Banda Aceh, kemarin. Klaim obat pasien JKN/JKA/JKRA yang belum dibayar BPJS Kesehatan kepada RSUZA, sebut Azharuddin, adalah untuk usulan amprahan bulan Februari, Maret, dan April. Sedangkan untuk bulan Mei baru akan diajukan pada bulan depan. Tagihan klaim berobat RSUZA kepada BPJS Kesehatan rata-rata per bulannya, sebut Azharuddin, sekitar Rp 35-36 miliar, tiga bulan nilainya menjadi antara Rp 105-108 miliar. Akibat BPJS Kesehatan belum membayar klaim berobat pasien JKN dan JKA/JKRA selama tiga bulan, kata Azharuddin, telah menimbulkan dampak buruk bagi RSUZA. Sejumlah distributor obat malah ada yang sudah menyetop pemesanan obat dari RSUZA, karena pesanan obat sebelumnya yang telah dikirim tiga bulan lalu belum dilunasi."Bagi kami pengelola rumah sakit, kalau ada rumah sakit umum daerah yang terutang sampai puluhan miliar saat ini tidak terkejut lagi. Salah satu faktor penyebabnya, karena tarif berobat yang dibuat Menkes yang baru, baru mampu menampung 60-65% tarif berobat yang dibuat pemerintah daerah," ujar Azharuddin.Menanggapi penjelasan Azharuddin, Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi mengatakan, salah satu faktor BPJS Kesehatan terlambat membayar klaim, karena jumlah personel verifikatornya minim. Sementara berkas berobat pasien yang akan diverifikasi puluhan ribu kasusnya. Buktinya di RSUZA hanya ada 4 orang, seharusnya 6-8 orang dan RSU Meuraxa 3 orang, seharusnya 5-6 orang. (Mtc/trb/net)