MATATELINGA, Jakarta: Politisi PDI Perjuangan, Efendi Simbolon menilai pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sudah cukup berhasil. Namun diingatkan perlunya evaluasi pada birokrasi dan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. "Jujur saya katakan, ini sudah cukup berhasil. Harapannya apa lagi? Pemerintahan sekarang ini tingkat asupannya besar sekali, mencapai Rp 2.000 triliun," kata Efendi dalam Diskusi Publik bertema "3 Tahun Jokowi – JK" di Media Nenter Gedung Nusantara III DPR RI, Jumat (20/10). Memang kata dia, tingginya asupan tersebut tidak disertai dengan outputnya, belum sesuai dengan harapan. Hal ini bisa jadi karena faktor birokrasi yang tidak mendukung sehingga asupan itu tidak terealisir dengan baik. Kemudian, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak nyambung dengan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah di daerah. Pimpinan pemerintah di daerah memiliki model kepemimpinan masing-masing, malah membuat seperri negara sendiri. "Hal ini yang perlu dievaluasi, aparatur birokrasi dan sistim pemerintahan yang tidak linier dengan pemerintahan di daerah," ujar anggota Komisi I DPR ini. Ditambahkan Effendi, kinerja birokrasi pemerintahan yang rutin atau rutinitas, cara membuat master plan yang itu-itu saja, pada hal seharusnya berorientasi pada kebutuhan harus dievaluasi untuk mendukung pemerintah Jokowi – JK. Sistim pemerintahan pusat dan daerah tidak nyambung pencapaian yang telah dibuatkan. "Malah, ada gubernur yang senang kalau Presiden Jokowi tidak berkunjung ke daerahnya. Ini perlu dievaluasi lagi lah," kata Efendi yang mengkritik istilah puas dalam menilai kinerja pemerintahan ini. (mtc/aam)