MATATELINGA, Jakarta: Tujuh mahasiswa anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dilarikan ke RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, usai bersitegang dengan aparat kepolisian dalam aksi Refleksi 20 Tahun Reformasi. Namun, mereka tak ditahan dan diperbolahkan pulang.Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan aksi yang berujung ricuh tersebut terjadi saat mahasiswa membakar ban. Saat itu sejumlah aparat hendak mematikan api dari ban yang dibakar itu tetapi sejumlah mahasiswa justru menghalangi."Polisi mencoba mematikan api, tetapi dihadang oleh mahasiswa, salah satunya menggunakan bambu sehingga anggota terprovokasi dan terjadi aksi dorong-dorongan dan terjadi kericuhan," ujarnya melalui pesan singkat, Senin (21/5).Aksi yang diikuti sekitar 25 orang itu awalnya bertitik kumpul di Patung Kuda dan sekitar pukul 14.30 WIB, mereka pun mulai bergerak ke Taman Pandang.Sekitar 15.10 WIB, kata Argo, para mahasiswa tersebut hendak mengarah ke Istana. Namun karena telah diatur dan sesuai prosedur keamanan, massa aksi tetap diminta melangsungkan aksi di Taman Pandang."Setelah itu mahasiswa orasi di Taman Pandang tetapi disisi luar jalan melewati water barier dan beton. Sebagian berdiri diatas barrier beton," tuturnya.Argo mengatakan pada pukul 15.30 WIB, kawat berduri pun dipasang. Namun sekitar 30 menit kemudian, massa mendorong water barrier ke arah jalan sehingga kawat barrier pun terdorong ke jalan dan mulai diinjak-injak."Selanjutnya, mahasiswa membuat barikade lingkaran untuk membakar dua buah ban sepeda motor dengan satu plastik bensin," tuturnya.Meski demikian, Argo mengatakan tidak ada penahanan terhadap tujuh mahasiswa tersebut."Setelah diberikan perawatan dan pengobatan para mahasiswa diperbolehkan pulang pukul 20.00 WIB," kata Argo.Diketahui dalam aksi refleksi 20 tahun reformasi tersebut, ada tiga tuntutan yang diminta oleh HMI. Ketiga tuntutan itu adalah agar Jokowi mengganti Kapolri terkait peristiwa teroris.Tuntutan lainnya adalah meminta Jokowi mencopot Kepala BIN serta menuntut Jokowi dan Jusuf Kalla untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan tugasnya. (arh/sur)