MATATELINGA, Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno siap menindak pegawai kementeriannya dan perusahaan pelat merah yang terbukti terkait dengan jaringan terorisme, termasuk menyebarkan paham radikal hingga terlibat pendanaan terorisme."Kalau itu ada, kan kami memang harus tindak sesuai dengan seharusnya secara hukum," tegas Rini singkat di kawasan Kuningan, Rabu (23/5).Kendati demikian, Rini enggan berkomentar lebih jauh apakah sudah ada indikasi pegawai kementerian dan BUMN yang terafiliasi dengan jaringan terorisme itu.Sebelumnya, Direktur Riset Setara Insititute Halili menyebut oknum pegawai BUMN dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kerap diduga membantu memberikan dukungan berupa dana kepada jaringan teroris untuk melakukan berbagai aksi teror.Ia menggolongkan kelompok itu sebagai 'suporter' yang masuk kedalam jaringan terorisme, terutama dalam menyokong pendanaan."Kalau kita lihat perspektif jaringan teroris ada termasuk suporter, termasuk PNS eselon tinggi, pegawai BUMN yang mentransfer dana untuk dukung aksi itu," kata Halili beberapa waktu lalu.Menurutnya, hal ini terjadi karena tidak ada filter (penyaring) khusus dari pemerintah terhadap calon pegawainya, apakah menganut paham radikalisme atau tidak.Haili menjabarkan setidaknya ada dua lapis jaringan terorisme. Pertama, ditempati oleh para ideolog yang menyebarkan paham radikal kepada masyarakat untuk mengajarkan aksi teror.Kedua, lapisan suporter atau simpatisan yang mendukung pemikiran para ideolog teroris dan menerima sokongan dana untuk melancarkan aksi-aksi teror.Sementara,Komandan Densus 99 Barisan Ansor Serbaguna (Banser) PP GP Ansor M Nuruzzaman mengatakan sejumlah masjid di lembaga negara hingga BUMN sudah terpapar paham intoleran dan radikal.Menurutnya, sejumlah masjid di instansi pemerintah menjadi ladang menyemai paham intoleran dan cenderung radikal. "Pemetaan yang kami lakukan, sebagian besar instansi pemerintahan menjadi tempat menyemai bibit intoleran dan radikalisme," tandasnya.(bir)