MATATELINGA, Jakarta: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memutuskan membentuk tim ad hoc mengatasi permasalahan pelayaran di Danau Toba, Sumatera Utara yang menyebabkan terjadinya banyak kecelakaan kapal.Saat memantau lokasi kecelakaan KM Sinar Bangun di Danau Toba, Budi menilai pengelolaan pelayaran di sana punya banyak kekurangan.Selama ini operasional lalu lintas air di Danau Toba diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Sumatera Utara dengan memberikan izin pada pelabuhan dan perkapalan. Namun Budi menilai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kurang menjalankan fungsi pengawasan."Memang kami lihat ada kesenjangan atau kekurangan konsistensi bagi pelaku-pelaku di sana. Oleh karenanya Kemenhub membentuk tim ad hoc untuk evaluasi bersama dengan KNKT dan Basarnas," kata Menteri Budi di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu (23/6).Budi menjelaskan, tim ad hoc bertugas melakukan perbaikan sistem pelayanan pelayaran di Danau Toba. Tim ini juga akan melakukan fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan Pemprov.Pada tahap awal, tim ini akan melakukan pembenahan peraturan seperti memastikan jumlah penumpang sesuai kapasitas, pencatatan manifes dan kecukupan jaket keselamatan. Tahap ini diperkirakan berjalan satu hingga dua pekan ke depan.Tahap selanjutnya, tim ad hoc bakal membenahi sarana dan prasarana pelayaran di Danau Toba. "Tahap kedua kami akan lakukan hal-hal yang lebih signifikan yaitu pembuatan kapal," tutur Budi.Budi menjelaskan, saat ini tengah dibangun kapal berkapasitas 300 GT. Selanjutnya, dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun ke depan Kemenhub bakal membangun dua kapal lagi, ASDP membangun satu kapal, dan swasta dua kapal."Sehingga dua tahun mendatang akan ada enam kapal," ujar Budi.Pembangunan kapal ini untuk menopang lonjakan penumpang yang kerap terjadi di Danau Toba saat musim libur.Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. KM Sinar Bangun yang beberapa waktu lalu mengalami tragedi, diduga mengangkut penumpang melebihi kapasistas.Bukan hanya itu, mereka juga tak punya manifes atau daftar penumpang.Tim ad hoc bersama dengan KNKT juga bakal melakukan reformasi regulasi berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) dan pola perawatan kapal. Nantinya, hasil dari temuan itu bakal dibuat sebuah panduan pelayaran format baru yang diberlakukan tidak hanya di Danau Toba, melainkan juga secara nasional.Saat ini Kemenhub sedang memetakan wilayah pelayaran danau dan sungai yang masif di Indonesia. Menurut catatan yang ada saat ini, pelayaran danau dan sungai banyak terjadi di Sumatera dan Kalimantan.