Warning: include_once(../admin/SimpleImage.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/matateli/public_html/amp/detail.php on line 2

Warning: include_once(): Failed opening '../admin/SimpleImage.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php72/root/usr/share/pear') in /home/matateli/public_html/amp/detail.php on line 2
Konflik OBP Tak Kunjung Selesai, RI-Malaysia Gelar Rapat Untuk Petakan Perbatasan

Konflik OBP Tak Kunjung Selesai, RI-Malaysia Gelar Rapat Untuk Petakan Perbatasan

- Jumat, 03 Agustus 2018 10:17 WIB
Wiranto mengatakan pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat lakukan pemetaan / photo: ist
MATATELINGA, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk melakukan survei pemetaan bersama guna menentukan titik perbatasan antara kedua negara.Hal itu ia katakan untuk mempercepat penyelesaian sejumlah titik perbatasan yang masih saling klaim atau yang biasa disebut Outstanding Boundary Problems (OBP) antara Indonesia dengan Malaysia yang tak kunjung selesai selama 40 tahun."Kita akan buat semacam peta bersama, peta ini kita bisa selesaikan dengan survei bersama. Maka Indonesia dan Malaysia akan mengadakan survei bersama untuk masalah perbatasan ini," kata WirantoWiranto mengatakan hasil pemetaan tersebut nantinya akan berguna untuk menyelesaikan sembilan titik OBP yang tak kunjung menemukan titik temu antara kedua negara.Kesembilan titik OBP itu di antaranya tersebar di sektor barat dan sektor timur wilayah Kalimantan.Kelima OBP di sektor Timur itu terletak di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah, Malaysia, di antaranya Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Simantipal, titik B.2700-B.3100, dan di Titik C.500-C.600.Sedangkan empat OBP di sektor barat terletak di Batu Aum, Gunung Raya, Titik D400, dan Sungai Buan.Wiranto mengatakan sudah ada titik temu antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan satu persatu dari kesembilan titik OBP antara kedua negara tersebut."Perdana menteri Mahatir kelihatanya lebih bisa menerima juga penyelesaian per segmen [per titik OBP] sehingga lebih ada ruang untuk bisa menyekesaikan ini dengan lebih leluasa," ujar Wiranto.Wiranto mengatakan kemajuan pembahasan ini juga muncul setelah Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.Dalam pertemuan itu, kata Wiranto, Jokowi dan Mahatir menemui kata sepakat untuk mempercepat persoalan perbatasan RI-Malaysia.Ia juga memastikan bahwa kedua negara telah berkomitmen untuk tak saling merugikan kedaulatan masing-masing negara dalam menyelesaikan persoalan titik perbatasan tersebut."Kemudian dalam rapat tadi kita sudah simpulkan dan sudah mengambil kesepakatan bersama bahwa dalam penyelesaian ini tidak merugikan kedaulatan negara," ujarnya.

Tutup 'Jalan Tikus' di PerbatasanSelain membahas mengenai OBP, Wiranto juga mengatakan pihaknya bakal membangun kawasan ekonomi di perbatasan Indonesia agar tak muncul 'jalur-jalur tikus' baru yang kerap meresahkan Indonesia.Wiranto menilai jalan tikus itu terbentuk karena masyarakat perbatasan lebih memilih untuk berbelanja barang dan jasa di Malaysia ketimbang di Indonesia karena harganya yang mahal."Jalur tikus muncul karena lebih murah membeli bahan kebutuhan sehari hari kesebrang ketimbang ke wilayah kita sendiri. Costnya jadi mahal, ini yang akan disasar," kata Wiranto.Selain itu, ia turut berupaya untuk menyebar basis pasukan keamanan di sepanjang wilayah-wilayah perbatasan untuk meminimalisir potensi adanya jalur tikus tersebut.Meski begitu, rencana tersebut masih dalam pengkajian pemerintah karena membutuhkan biaya yang tak sedikit untuk membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya di wilayah tersebut."Masih ada maslah pembiyaaan lalu maslah kesejahteraan prajurit, pendidikanya, fasilitas penunjang misal puskesmas, pasar, sekolah, temoat ibadah itu nanti jadi satu rancangan yang lebih luas lagi," ujarnya.

Editor
:
Sumber
: cnn

Tag:

Berita Terkait

Nasional

Menko Polhukam Apresiasi Perjuangan Kebangsaan KGPM

Nasional

Soal Dana Janggal Rp300 T Kemenkeu, Hari Ini Kabarnya Menko Polhukam Siap Blak-blakan ke DPR, Akankah itu Terjadi?

Nasional

Menko Polhukam : Sejak 2009 Hingga 2023, 467 Pegawai Kemenkeu Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional

Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024, Pemerintah Bakal Lawan Habis-habisan

Nasional

Mahfud MD Angkat Bicara Atas PN Jakpus Putuskan Tunda Pemilu 2024

Nasional

Bahas Pengawasan Polri, Menko Polhukam Panggil Kompolnas