MATATELINGA, Jakarta: Pihak Istana angkat bicara soal pernyataan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut bahwa rakyat merasa takut berbicara di ruang publik dan media sosial lantaran khawatir akan dikriminalisasi.Staf Khusus Presiden Adita Irawati menegaskan bahwa aparat penegak hukum tak akan mungkin sewenang-wenang dalam memproses hukum seseorang atas pernyataannya.Sebab, lanjutnya, selama ini mereka yang mengeluarkan pendapat kemudian dikenakan hukum pidana, merupakan orang-orang yang melanggar peraturan perundangan."Tidak mungkin ada tindakan hukum apabila tidak ada ketentuan dan hukum yang dia langgar. Apalagi mungkin dampak dari pernyataannya tersebut sudah sedemikian meresahkan masyarakat," ujar Adita, Jakarta, Selasa (18/9/2018).Adita memastikan masyarakat tidak perlu takut untuk mengeluarkan pendapat sepanjang apa yang disampaikannya tidak melanggar aturan."Sepanjang dia berbicara di ruang publik atau di media sosial sudah sesuai ketentuan hukum, seharusnya tidak perlu ada kekhawatiran lagi dari masyarakat ya," lanjut Adita.Ia menambahkan, Indonesia merupakan negara demokrasi. Sehingga, masyarakat diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum.Pemerintah lewat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum telah menjamin masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya.Meski demikian, lanjut Aditia, salah satu yang mesti diingat dalam kebebasan berpendapat, yakni bukanlah bebas sebebas-bebasnya."Melainkan kebebasan yang disertai rasa tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Adita.Seperti diketahui, SBY mengaku seringkali mendengarkan keluhan dari masyarakat selama ia berkeliling ke berbagai wilayah di Indonesia."Saya mendengarkan suara rakyat yang merasa takut untuk berbicara di ruang publik maupun di media sosial, karena khawatir akan dikriminalisasi atau ditindak secara hukum," kata SBY dalam pidato politik memperingati 17 tahun Partai Demokrat di Djakarta Theater, Senin 17 September 2018.