MATATELINGA, Jakarta: Imigrasi Arab Saudi diduga mencegah Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab bepergian ke Malaysia. Perwakilan FPI dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) Ulama mengadu masalah itu ke pimpinan DPR RI.Mereka menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, membahas dugaan intimidasi oleh petugas Imigrasi Arab Saudi kepada Habib Rizieq.Nasrullah Nasution dari Tim Advokasi GNPF Ulama meminta DPR dan pemerintah Indonesia melindungi Habib Rizieq yang sedang di Arab Saudi."Kami di sini menyampaikan pengaduan dan permohonan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di Arab Saudi atas nama Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab," ungkap Nasrullah di sela bertemu Fadli Zon, Selasa (25/9/2018).Habib Rizieq berada di Saudi sejak 2017 menggunakan visa legal. Namun, Nasrullah menduga belakangan gerak-gerik Habib Rizieq di Arab Saudi selalu dipantau, terlebih setelah terbitnya surat penghentian penyidikan (SP3) terhadap beberapa kasusnya dan bertemu tokoh oposisi seperi Prabowo Subianto dan Amien Rais"Permasalahan mulai meruncing dan ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari teman-teman intelijen. Setelah beliau menginformasikan mendapatkan SP3, gerak-gerik beliau dipantau bahkan tidak bebas lagi dalam bergerak," tegas Nasrullah.Habib Rizieq berencana berangkat ke Malayasia untuk menyampaikan disetasi doktoralnya, tapi dicegah Imigrasi Arab Saudi."Terakhir, ketika beliau ingin menyampaikan disertasinya ke promotor doktoral di Malaysia, beliau dan keluarganya akan berangkat ke Malaysia, enam orang. Ketika yang lima sudah bebas dari imigrasi, ketika Habib Rizieq ini dicegah, tidak boleh dan dipertanyakan, apa permasalahannya?" Jelas dia."Pokoknya Habib tidak boleh keluar dari Arab Saudi. Dalam hal ini kami sangat prihatin, sangat menyayangkan kalau ini memang benar menjadi sebuah persoalan hukum nantinya," tambahnya.Sementara Fadli Zon berjanji menindaklanjuti pengaduan GNPF dan FPI."Laporan akan kami terima dan kami akan teruskan sesuai mekanisme di DPR, nanti juga kita sampaikan ke komisi terkait, dalam hal ini Komisi III dan I kebetulan di bawah koordinasi saya," tukas politikus Gerindra itu.