MATATELINGA, Jakarta: Wacana soal rencana penghapusan pajak sepeda motor akan meringankan beban masyarakat, dipastikan Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Pipin Sopian. Ia juga memastikan bahwa usulan ini termasuk janji untuk memperjuangkan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi seumur hidup adalah bukan semata untuk pencitraan jelang Pemilu 2019."Ini (rencana penghapusan) bentuk kontribusi kami, bukan pencitraan. Kami ingin ini berlaku secara nasional sehingga bisa masuk dalam Undang-Undang (UU) dan meringankan beban masyarakat," kata Pipin dalam diskusi bertajuk 'Kontroversi Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup' di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018) malam.Menurut Pipin, PKS sangat ingin membantu memberikan rasa keadilan di masyarakat. Tinggingnya harga sembako dan BBM, lanjut Pipin membuat masyarakat semakin menjerit sehingga usulan menghapus pajak sepeda motor diharapkan bisa membantu mengurangi beban masyarakat dengan ekonomi rendah."Kami ingin memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Karena, pemerintah terus memberikan insentif kepada orang kaya, seperti program pengampunan pajak," kata dia."Karena kami ingin keadilan itu tegak, tidak hanya orang kaya yang terus mendapatkan insentif dari pemerintah. PKS berpihak kepada masyarakat, pemerintah berpihak kepada siapa?" lanjut Pipin.Sebelumnya, PKS yang digawangi Sohibul Iman itu menjanjikan dua program jika mereka terpilih di Pemilu 2019. Dua program tersebut adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.Pajak sepeda motor yang dimaksud yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berkapasitas mesin satuan sentimer kubik (CC) yang kecil.