MATATELINGA, Jakarta: Pemerintah Indonesia resmi memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia. Setelah transaksi divestasi saham telah dibayar secara lunas sebesar USD3,85 miliar atau setara Rp55,8 triliun (kurs Rp14.500 per USD). Status Freeport Indonesia pun berubah dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).Dengan terbitnya IUPK ini, maka PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun. "Saham Freeport sudah sebesar 51% sudah beralih ke PT Inalum (Persero) dan sudah lunas dibayarkan," ujar Jokowi di Istana Negara.(Mtc/Okz)