MATATELINGA, Medan: Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren dibuat bukan untuk mengawasi namun untuk menjaga marwah pondok pesantren (Ponpes) yang ada di Indonesia. RUU ini juga dinilai mampu meningkatkan status pendidikan Pondok Pesantren. "Pesantren itu jangan disalahpahami. Saya setuju seribu persen," kata Lukman Hakim saat memberikan sambutan pada acara Halaqoh Pimpinan Pondok Pesantren se Provinsi Sumut di Aula Asrama Haji Medan , Selasa (8/1/2019).Selama ini memang banyak stigma yang tersemat kepada pesantren. Acapkali dicap negatif hingga mengajarkan ajaran radikal. Lukman tidak ingin hal itu semakin berkepanjangan. Sehingga RUU pesantren harus terus dikebut. "Ini bukan salah penegak hukum kita. Karena memang ada orang-orang yang menyalahgunakan nama pesantren ini," ungkapnya. Pesantren harus dijaga marwahnya sebagai lembaga pendidikan. Kata Lukman, tidak boleh ada orang menggunakan nama pesantren untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Dia melihat, selama ini khususnya di Jawa, banyak yang mengatasnamakan lembaganya sebagai pesantren. Padahal syaratnya juga tidak terpenuhi. " Tidak ada kitab yang diajarkan. aktifitasnya hanya mempelajari kanuragan, bela diri. Pokoknya ilmu tenaga dalam. Padahal tidak ada kiainya, masjidnya, kurikulum kepada santrinya. Tapi menggunakan nama pesantren," ungkapnya. Pada intinya, pesantren itu adalah tempat untuk mengajarkan agama. Dalam RUU nantinya diatur syarat tentang dasar pembentukan pesantren. Sehingga tidak bisa lagi asa yang mengaku mendirikan pesantren tapi tidak isinya tidak sesuai. " Kemudian dituduh oleh aparat penegak hukum kita yang tidak tahu. Apa sih sebenarnya pesantren. Lalu kemudian, yang jelek ini lah memberikan getah kepada pesantren," tukasnya. Sebelumnya diberitakan, RUU pesantren diketok palu oleh DPR pada 16 Oktober lalu. Menyusul posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan belum sepenuhnya mendapat perhatian pemerintah. Porsi anggaran yang diberikan pemerintah kepada pesantren tak sebesar lembaga pendidikan lain. Sebanyak 10 fraksi di DPR menyatakan sepakat mengesahkan RUU inisiatif DPR.(mtc/fae)