MATATELINGA, Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi pernyataan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Agum Gumelar soal dukungan ke Prabowo Subianto. SBY menilai Agum membunuh karakternya.Tanggapan itu disampaikan SBY dalam surat yang dikirim ke internal Demokrat. SBY menulis surat tersebut dari Rumah Sakit National University Singapura (NUS), tempat istrinya Ani Yudhoyono dirawat karena kanker darah."Teman-teman, tentu saja saya sangat bisa menjawab & melawan "pembunuhan karakter" dari Pak Agum Gumelar terhadap saya tersebut," kata SBY dalam suratnya, Jumat (15/3/2019)."Tetapi tidak perlu saya lakukan, karena saya pikir tidak tepat dan tidak bijaksana. Saya malu kalau harus bertengkar di depan publik. Apalagi saat ini situasi sosial dan politik makin panas," sambungnya.SBY mengibaratkan suhu politik sekarang "bagai jerami kering di tengah musim kemarau yang ekstrem dan panjang.""Yang diperlukan bukanlah api, tetapi sesuatu yang meneduhkan & menyejukkan. Apalagi polarisasi dalam kontestasi pilpres kali ini boleh dikatakan lebih keras dan ekstrim, ditambah jarak yang makin mengangga antar identitas dan kelompok politik," tulis SBY.SBY mengaku khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di negeri ini, kalau para pemimpin dan elit tidak pandai dan arif dalam mengelolanya."Saya juga meyakini, bahwa meskipun sebagai anggota Wantimpres mungkin Pak Agum Gumelar sangat dekat dengan Pak Jokowi, salah satu capres kita, belum tentu kata-kata Pak Agum itu sepengetahuan atau apalagi atas permintaan Pak Jokowi. Sebab, di antara kami, Pak Jokowi dan saya, berada dalam sikap dan posisi untuk saling menghormati," ujar SBY."Secara sosial dan politik, sikap kami ini tentunya baik agar situasi nasional tetap teduh. Secara moralpun memang harus demikian."Sebelumnya, dalam sebuah video yang viral di media sosial, Agum yang mantan Danjen Kopassus bicara soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan penculikan aktivis yang diduga dilakukan juniornya Prabowo saat menjadi Danjen Kopassus.Pada 1998, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) mengeluarkan surat rekomendasi pemecatan Prabowo karena dianggap melanggar HAM. Surat itu ditandatangani Agum dan para anggota DKP termasuk SBY yang saat itu berpangkat letnan jenderal.Agum mempertanyakan sikap SBY yang tahu pelanggaran HAM diduga dilakukan Prabowo, tapi sekarang malah mendukung capres nomor urut 02 itu. "Enggak punya prinsip tu orang," kata Agum. (Mtc/Okz)