MATATELINGA, Jakarta: Dalam debat terbuka, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto bertanya ke capres 01 Joko Widodo (Jokowi) soal tindakan negara mengizinkan pelabuhan dan bandara dioperasikan oleh pihak asing.Menurut Prabowo, pemberian izin tersebut membuka celah bagi negara lain untuk mengancam kedaulatan negara."Pak, kami di tentara ditugaskan untuk mengamankan ojek vital, apakah bandara, stasiun, tapi pemerintahan Bapak terlalu banyak mengizinkan perusahaan asing mengelola," kata Prabowo dalam debat di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2019).Dalam jawabannya, Jokowi menilai Prabowo 'terlalu sangat khawatir'. Menurut Jokowi, karena anggaran nasional terbatas, maka pemerintah perlu mengundang investor. Itu pun, kata Jokowi, bukan berarti pemerintah menyerahkan kedaulatan negara pada asing."Tidak akan kita berikan satu sentipun ke negara lain, tapi ini berbeda, ini adalah investasi, itu dilakukan oleh perusahaan, bukan sebuah negara, oleh sebab itu semua negara lain melalukan itu dan tidak ada masalah," kata Jokowi."Kalau untuk hal sangat strategis, misal pembangunan alutsista, itu mungkin lebih hati-hati, atau misal radar udara, radar maritim hati-hati, tapi bandara dan pelabuhan semua negara lakukan sama, tidak masalah, yang penting pengelolaan ada di dalem," ujar Jokowi lagi.Menurut Jokowi, dalam hal ini tak ada masalah Indonesia berpartner dengan negara lain. "Contoh Freeport, bertahun-tahun hanya dapat 9 persen, tak ada masalah, lalu kita 51 persen, kita bisa ikut menglola tambang," kata dia lagi.Prabowo kemudian dalam tanggapannya mengkritik para pembantu Jokowi yang menurutnya banyak memberikan keterangan yang keliru. Menurut Prabowo, bandara dan pelabuhan bukanlah urusan bisnis, namun adalah masalah strategic. "Waktu kita masih miskin, Bung Karno buat angkatan perang terkuat di Asia Tenggara, bukan gagah-gagahan, tapi karena kemerdekaan adalah segalanya. Pelabuhan, bandara bukan urusan dagang semata, ini keamanan nasional. Kita tentara diperintahkan untuk mati merebut lapangan udara, kok gampang kita kasi, mau perusahaan swasta atau asing. kami tak terima itu dikelola asing," kata dia.Menanggapi masalah Freeport, Prabowo mengatakan memang sesuai kontrak memang sudah sepantasnya didapat Indonesia. Bahkan dia menyebut angka 51 persen tersebut 'hanya etok-etok'. Pasalnya secara saham, Freeport masih menguasai 81 persen keuntungan.Dalam tanggapannya lagi, Jokowi kembali mengulang bahwa yang bisa dikelola asing adalah bandara dan pelabuhan komersil, bukan yang berhubungan dengan pertahanan negara. (Mtc/Okz)