MATATELINGA, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan Ibu Kota Indonesia harus dipindah ke luar Pulau Jawa, mengingatkan Kota Jakarta sudah sangat padat dan rawan bencana.Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas membahas 'Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota' di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019), yang dihadiri para menteri.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada tiga alternatif lokasi yang mengemuka dalam rapat tersebut, tapi Jokowi memilih alternatif terakhir."Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden (Jokowi) memilih alternatif ketiga yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa," kata Bambang usai rapat.Bambang mengatakan, alternatif pertama yang dibahas dalam ratas itu yakni Ibu Kota tetap di Jakarta, namun daerah seputaran Monas akan dijadikan kantor-kantor pemerintahan."Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah," jelasnya.Sedangkan, alternatif kedua, pusat pemerintahannya pindah ke luar Jakarta, namun masih berada di radius 50-70 km dari Jakarta. Menurut Bambang, konsep ini mencontoh Malaysia."Opsi ini tentunya menarik ada beberapa wilayah yang barangkali cocok. Tapi masalahnya adalah kita bicara tidak hanya Jakarta. Arahan Presiden hari ini, jangan hanya bicara mengenai Jakarta, bicara juga mengenai Pulau Jawa karena penduduknya 57 persen penduduk Indonesia," jelasnya.Ia menambahkan, alternatif ketiga adalah memindahkan ke Luar Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan Timur Indonesia."Dan ini sudah dilakukan misalkan di Brasil, Korea, dan juga di Kazakhstan yang pindah kota secara dari satu wilayah ke wilayah lain," tandasnya. (Mtc/Okz)