MATATELINGA, Jakarta: Ketua Greenpeace Indonesia Leonard, jika tidak terdapat konversi lahan, penebangan hutan, dan mampu menerapkan konsep kota yang bertumpu pada transportasi publik yang berbasis listrik, maka tidak akan memperburuk lingkungan di wilayah ibu kota baru.[adx]"Hanya dengan hal-hal tersebut ibu kota baru ini tidak memperburuk krisis lingkungan dan krisis iklim yang sudah terjadi sekarang," sebutnya.Pengamat lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Greenpeace Indonesia ini, berharap pemerintah dapat berkomitmen untuk menjaga dan melindungi lingkungan di ibu kota baru Indonesia.Leonard pun akhirnya menyayangkan kalau pihak pemerintah yang dinilainya terlalu tergesa-gesa dalam memutuskan pemindahan ibu kota itu, dan tidak memberikan ruang untuk publik memberikan masukan. Melalui beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap aspek lingkungan.[adx]"Dalam negara demokrasi, diskusi terbuka untuk mendengarkan aspirasi publik, termasuk dengan masyarakat adat setempat, harus menjadi bagian integral dalam pengambilan keputusan publik sepenting ini. Ini harus menjadi catatan penting bagi Presiden Jokowi," sebutnya.Sementara bagi Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi Yuyun Harmono, ia berharap pemerintah bisa menunaikan janjinya untuk mengurangi emisi rumah kaca yang ditargetkan berkurang pada 2030 mendatang."Seperti yg dikomitmenkan presiden 29 persen di 2030 dengan usaha sendiri, dan 41 persen dengan bantuan internasional. Jangan sampai kemudian pemindahan ibukota dan juga pembangunan di ibukota yang baru itu menciderai komitmen itu," sebutnya.[adx]Sama halnya dengan Greenpeace Indonesia, Yuyun juga menyoroti beberapa kerusakan lingkungan di sektor lingkungan, seperti kebakaran hutan dan lahan, dan penebangan hutan."Makanya kemudian penting lokasi pastinya, jadi secara parsial itu seharusnya menunjukkan dimana. Jadi publik tahu fungsi kawasan itu apa, apakah fungsi kawasan itu, itu yang harus diperhatikan," akunya.