MATATELINGA, Jakarta: Wacana penghidupan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), diusulkan Menko Polhukam, Mahfud MD, didukung Anggota Komisi III Fraksi NasDem, Taufik Basari, lantaran menilai hal tersbut sebuah solusi dalam menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu.[adx]"Kami sangat mendukung upaya pemerintah bentuk KKR melalui UU KKR, karena menjadi salah satu satu solusi memecah kebuntuan yang selama ini terjadi dalam upaya menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu," kata Taufik, Minggu (17/11/2019).Menurutnya, penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu menjadi kewajiban negara yang tidak boleh ditinggalkan. Jika negara tidak mampu menyelesaikan maka negara punya masalah dalam hal impunitas.Impunitas, kata Taufik, adalah kejahatan besar dan serius yang terjadi di masa lalu yang menimbulkan kewajiban negara untuk menuntaskan dan mengungkapkan kebenaran serta memberikan hak-hak kepada korban namun negara tidak mampu melaksanakannya.[adx]"Kita tidak ingin Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai bangsa yang tidak memiliki kemampuan dan kemauan menuntaskan kejahatan HAM di masa lalu. Karena itu semua komponen bangsa harus berpikir bagaimana solusinya," ujarnya,seperti dilansir dari iNews.id,.Di samping itu, mengingat waktu kejadian pelanggaran HAM dengan peralihan rezim sudah terlalu panjang jaraknya, banyak hal yang dapat menghambat proses pembuktian ketika dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, dia menilai KKR bisa digunakan sebagai alternatif dari proses pengadilan ataupun yang bersifat komplementer atau saling melengkapi antara proses peradilan HAM dengan pengungkapan kebenaran."Ini harus segera dilakukan karena semakin mengulur waktu lagi maka semakin banyak korban yang mungkin sudah tiada tanpa mendapatkan haknya. Sudah makin banyak bukti yang dikumpulkan namun mungkin sudah hilang karena itu KKR harus cepat dibentuk," ucapnya.[adx]Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mengusulkan penghidupan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsilasi (KKR). Usulan itu akan dikoordinasikan dengan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju.Mahfud mengatakan, dulu Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun, pada 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan beleid tersebut dengan catatan harus segera diperbaiki."Waktu itu sudah diperbaiki cuma kemudian antara menteri pada waktu yang lalu itu masih ada yang enggak cocok," kata Mahfud di Jakarta, Kamis 14 November 2019, lalu.