MATATELINGA, Jakarta : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyatakan, agar pengembangan Desa Wisata di Destinasi Super Prioritas (DSP) Danau Toba harus segera dikerjakan.“Sekarang kita tinggal bahas siapa berbuat apa, time table, berapa dana yang dihabiskan, Juli kita mulai bekerja, kalo tidak bisa kita mundur sebulan. Kemudian, kita membagi pekerjaan kepada kementerian/lembaga terkait agar terintegrasi, kita ikutkan pula ahli kultur orang Batak. Semua ini sudah tergambar apa yang harus dilakukan tiap kementerian/lembaga, jadi koordinasi juga harus ketat walaupun kita phsycal distancing,” ujarnya dalam keterangan tertulis,Kamis (16/4/2020).Ada 10 Desa Wisata yang rencananya akan dikembangkan di DSP Danau Toba, ke 10 Desa tersebut terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan (3 Desa), Kabupaten Toba (4 Desa) dan Kabupaten Tapanuli Utara (3 Desa). Dari semua Desa tersebut ada berbagai kebutuhan utama terutama infrastruktur yang wajib dibenahi, di antaranya perbaikan akses jalan (7 Desa), penyediaan air bersih (5 Desa), pelatihan SDM (3 Desa) dan perbaikan rumah adat (2 Desa).Nantinya, tujuh kementerian akan bahu membahu demi kebutuhan dukungan yang sudah disepakati bersama, misalnya saja, Kemenparekraf akan mengejar penyelesaian master plan Desa Wisata dan pendampingan serta pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola Desa Wisata.
Kemudian, Kemendes PDT akan melakukan pendampingan pengelolaan Dana Desa untuk kebutuhan bersama dan pendampingan pengelolaan BUMDES. Lalu, Kementerian PU-PR akan melakukan perbaikan akses jalan menuju dan dalam kawasan Desa, perbaikan rumah masyarakat untuk dijadikan homestay, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan IPAL.Kemenhub akan melaksanakan pembangunan dermaga dan halte pemberhentian Bus Air dan penyediaan angkutan wisatawan dengan Bus Air. Ada pula, Kemendikbud, Kementerian KLHK, Kemenkominfo dan juga BUMN, seperti Pertamina dan pihak swasta yakni Airy, tidak ketinggalan juga peran serta dari Pemda setempat yang harus menerjemahkan dukungan dan keinginan kuat masyarakat setempat.