MATATELINGA, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menghadapi Covid-19 sebagai eksplorasi nilai-nilai Pancasila. Hal itu diungkapkan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar saat menjadi narasumber melalui Video Conference pada Sarasehan Hari Lahir Pancasila di Gedung F Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/6/2020).“Dalam situasi pandemi, Kemendagri tentu langsung gerak cepat karena pemerintah daerah membutuhkan bimbingan, tentu arahan bagaimana menghadapi situasi seperti ini, lalu menyusun pedoman bagi pemerintah daerah dalam menangani Covid-19,” kata Bahtiar.Adapun pedoman manajemen penanganan Covid-19, mencakup 5 (lima) strategi, yakni; Pertama, strategi pencegahan penyebaran Covid-19; Kedua, peningkatan sistem kekebalan tubuh; Ketiga, peningkatan kapasitas sistem kesehatan; Keempat, peningkatan ketahanan pangan dan industri alat kesehatan; Kelima, memperkuat jaring pengaman sosial."Keseluruhan pedoman ini merupakan turunan dari apa yang menjadi arahan Bapak Presiden kemudian keputusan gugus tugas di tingkat nasional, sehingga daerah memiliki gerak langkah yang sama dalam menangani Covid-19, karena memang Covid-19 bukan hanya dimensi kesehatan tetapi juga ada terkait dengan dimensi lainnya," ujarnya.Dalam sinergitas itu, Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri juga telah menyiapkan 2 (dua) skenario terkait Covid-19, hal ini berkaitan dengan program yang nantinya akan dilaksanakan Pemerintah Daerah.“Kemendagri menerapkan 2 (dua) skenario, khususnya dalam penanganan Covid-19. Kami telah memberikan arahan pada Pemerintah Daerah, khususnya dalam Musrenbang 2020. Maka pemerintah daerah kami arahkan untuk menyiapkan diri. [br]Pertama skenario optimisnya jika Covid selesai maka 5 (lima) prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden kita lanjutkan. Jika krisis ini masih berlanjut di tahun berikutnya maka tetap fokus pemerintahan daerah pada pemulihan, kemudian pada pemulihan ekonomi dan melanjutkan langkah-langkah dan program yang sudah kita lakukan,” jelasnya.Ditambahkannya, Kemendagri bersama Kemenkeu juga telah meminta Pemrintah Daerah untuk melakukan refocusing anggaran tahun 2020 melalui APBD. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menangani penyebaran dan penularan Covid-19 di daerah beserta dampaknya.“Dalam catatan kami, jumlah APBD yang sudah direlokasi totalnya kurang lebih Rp. 67 triliun di seluruh Indonesia, semua diarahkan untuk perang melawan Covid-19. Jadi ini ibaratnya kita sedang menangani musuh, sumber daya Pemda dengan segala kekuatannya kita gerakkan untuk melawan Covid-19 termasuk sumber daya APBD,” terang Bahtiar.Di samping itu, kebijakan terkait pengembangan inovasi di daerah juga dilakukan dalam situasi pandemi, terlabih inovasi dalam menghadiapi tatanan normal baru.[br]“Kita menggerakkan inovasi-inovasi daerah menyesuaikan dengan kondisi dan arah kebijakan yang terbaru yaitu bagaimana membangun tatanan baru yang produktif tapi aman dari Covid-19. Oleh karenanya situasi baru ini harus segara kita menyesuaikan. Ini adalah bentuk kegotong-royongan, ini bukti nyata betapa masyarakat kita memiliki semangat kebersamaan di situasi sulit seperti ini. Inovasi yang dilakukan bagaimana menjalankan arahan pemerintah disiplin, jadi mereka tetap produktif, pasar tetap jalan, menggunakan hand sanitizer dan protokol kesehatan lainnya,” kata Bahtiar.Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar lomba inovasi dengan tema, "Penyiapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19". Lomba inovasi ini rencananya akan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten atau kota dalam menghadapi tatanan normal baru.