MATATELINGA,Mekanisme kaderisasi ideal merupakan sistem seleksi dan pembinaan yang memastikan hanya kader terbaik naik ke posisi pengurus partai, legislatif dan eksekutif.
Hal terpenting dalam proses ini adalah harus bersifat berjenjang, terstruktur dan berbasis meritokrasi, kader tidak hanya direkrut menjelang pemilu, melainkan dibina secara berdasarkan, penguatan ideologi dan visi partai.
Tujuannya, agar kader memahami arah perjuangan politik, bukan sekadar kepentingan elektoral.
Tak hanya itu, pelatihan teknis politik dan kebijakan publik (legislasi, anggaran, pengawasan, diplomasi politik) serta pengalaman lapangan melalui pengabdian di masyarakat, organisasi sosial, atau sayap partai juga sangat dibutuhkan.
Baca Juga: Ide Sekolah Partai Di Tingkat Daerah, Ini Tanggapan Kepala BKN PDI Perjuangan Sumut Seleksi terbuka dan transparan untuk kandidat legislatif maupun eksekutif, dengan tolok ukur integritas, kompetensi, dan rekam jejak, bukan hanya kemampuan finansial.
Berdasarkan UU PartaiPolitik, Partai semestinya menyiapkan kader dengan kombinasi pemahaman ideologi, memahami kebijakan publik dan integritas moral, sehingga tidak sekadar menjadi alat elektoral atau pengumpul suara.
Hambatan kaderisasi semakin nyata karena sistem politik transaksional, ICW (2023) mencatat bahwa lebih dari 250 kasus korupsi daerah melibatkan anggota DPRD, fenomena ini memperlihatkan bahwa rekrutmen berbasis finansial mengalahkan seleksi berbasis kompetensi.
Akibatnya, banyak anggota legislatif hanya fokus pada proyek dan rente anggaran ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat, yang merupakan dampak nyata dari gagalnya meritokrasi dan jenjang pembinaan, karena PartaiPolitik terseret pada :
Politik uang dan mahar pencalonan. Studi KPK (2022) menunjukkan 82% caleg DPR mengaku modal finansial menjadi faktor penentu utama untuk pencalonan.
Bahayanya, partai mengalami pragmatisme elektoral. Adanya kecenderungan memilih figur populer atau tokoh yang punya modal besar ketimbang kader murni.
Kecenderungan kader memiliki dana kaderisasi yang minim. Dana partai banyak tersedot untuk kampanye, bukan pendidikan politik. Di samping pemenuhan orientasi jangka pendek. Target partai hanya kemenangan pemilu, bukan regenerasi berkelanjutan.
- Program Pendirian Sekolah Partai di PDI Perjuangan Medan
Sekolah partai PDI Perjuangan Medan bisa menjadi antitesis terhadap politik pragmatis jika betul-betul dijalankan dengan serius.
Dengan pendidikan politik yang sistematis, kader tidak hanya diajarkan untuk memenangkan pemilu, tetapi juga membangun kesadaran ideologis dan kapasitas teknokratis karena menjadi wadah sistematis bagi kader untuk memahami ideologi Bung Karno, Pancasila, dan nasionalisme.
Pada sekolah partai nantinya, ada pelatihan keterampilan teknis, penyusunan APBD/APBN, advokasi rakyat, komunikasi politik, hingga penguasaan isu lokal.