MATATELINGA, Sudah lebih dari seminggu terjadinya banjir bandang dan longsor di beberapa kabupaten/daerah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jumlah korban meninggal dunia terus bertambah dan banyak yang hilang serta ratusan ribu penduduk terdampak bencana tersebut harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Peristiwa banjir dan longsor tersebut hingga saat ini masih menjadi berita utama dan perbincangan di beberapa televisi nasional yang jika kita saksikan kejadian tersebut melalui layar kaca terasa kesedihan mendalam dan sulit dibayangkan betapa menderitanya saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir dan longsor tersebut.
Saking dahsyatnya banjir bandang dan tanah longsor tersebut, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang sering disebut Mualem, menyebutkan bencana alam di Aceh sebagai tsunami kedua.
Baca Juga: Kejati Sumut Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Sejumlah Lokasi Oleh : HMD Harahap
Sebagaimana diberitakan media mainstream seperti surat kabar, televisi, dan radio serta Medsos (media sosial) seperti Youtube dan WhatsApp bahwa akibat bencana banjir dan longsor tersebut terjadi kerusakan yang sangat parah, ratusan bahkan mungkin ribuan rumah terseret air banjir dan ratusan jembatan rusak sehingga beberapa daerah terisolir karena akses jalan terputus tidak bisa dilalui akibat longsor, listrik mati total dan jaringan internet juga tidak berfungsi sehingga benar-benar beberapa daerah terkena banjir dan longsor menjadi terisolir.
Situasi dan kondisinya sangat mencekam serta mengkhawatirkan akibat stock pangan semakin menipis bahkan sebagian warga di beberapa daerah konon "terpaksa menjarah super market karena kehabisan bahan makanan" sementara untuk memasok bantuan dari luar mengalami kendala akibat banjir dan longsor disertai potongan kayu besar dan kecil yang memporak porandakan jalan dan beberapa jembatan terputus.
Banyak pihak yang menuding terjadinya banjir bandang dan longsor yang dahsyat tersebut bukan semata-mata faktor alam tetapi akibat ulah manusia yang "dianggap serakah dalam mengeksploitasi hutan".
Salah satunya adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Sumatera Utara menyatakan banjir besar bukan hanya akibat cuaca ekstrem, tetapi juga kerusakan hutan dan alih fungsi lahan. WALHI Sumatera Utara menilai banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah beberapa waktu belakangan bukan semata-mata akibat cuaca ekstrem. "(ANTARA, Yudi Manar) Jakarta, CNN Indonesia, Senin, 01 Des 2025 15:14 WIB".
Selanjutnya WALHI menyatakan banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar adalah bencana ekologis akibat deforestasi masif, (hilangnya tutupan hutan secara permanen) bukan hanya karena cuaca ekstrem, WALHI menyoroti kerusakan hutan oleh perusahaan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, yang diperparah oleh kebijakan pemerintah.
Bukti di lapangan, seperti banyaknya kayu yang hanyut terbawa banjir dan citra satelit yang menunjukkan hutan gundul, menguatkan argumen ini.
Kita sependapat dengan WALHI tersebut dan sejatinya kerusakan hutan di Indonesia sudah berlangsung puluhan tahun akibat eksploitasi hutan secara berlebihan dan tanpa memperhatikan keberlanjutannya, seperti penebangan illegal, pembukaan lahan secara masif untuk perkebunan atau tambang serta pemanfaatan flora dan fauna secara sewenang-wenang tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang.
Tindakan ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, hilangnya ekosistem dan keanekaragaman hayati, dan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
Sungguh aneh masih ada tokoh tertentu di negeri ini yang menyebutkan kayu-kayu yang dibawa banjir tersebut adalah kayu besar yang tumbang karena sudah lapuk.