MATATELINGA,Tanjungbalai: Perjalanan 17 bulan kepemimpinan Wali Kota Mahyaruddin Salim sejak dilantik pada 20 Februari 2025 menjadi bukti nyata hadirnya gelombang perubahan positif di Kota Tanjungbalai. Melalui berbagai kebijakan strategis dan langkah taktis, pembenahan di sektor-sektor krusial kini dirasakan langsung oleh masyarakat—bukan sekadar janji manis di atas kertas.Dari geliat penataan kawasan perkotaan, reformasi birokrasi yang makin responsif, normalisasi sungai untuk mitigasi banjir, hingga optimalisasi potensi perikanan dan pengentasan kemiskinan, semuanya bergerak serentak. Seluruh pijakan ini bermuara pada satu komitmen besar: mewujudkan Visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera).Penataan tata ruang kota menjadi prioritas awal. Alun-Alun Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, yang dulunya terkesan semrawut, kini tampil jauh lebih rapi dan estetis. Pemko Tanjungbalai berhasil menata Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa mematikan mata pencaharian warga.
Langkah serupa menyasar kawasan Pasar Bahagi pada tahun 2026. Sebanyak 60 hingga 70 pedagang yang sebelumnya menggunakan badan jalan dan memicu kemacetan kini telah direlokasi. Area tersebut pun kembali bersih, rapi, dan bebas dari kesan kumuh."Pemerintah Kota Tanjungbalai sama sekali tidak melarang masyarakat berdagang. Silakan beraktivitas ekonomi, tetapi mari kita jaga bersama ketertiban, kenyamanan, kebersihan, dan keindahan kota. Tujuan kita agar semua pihak betah—baik pedagang, pembeli, maupun pengunjung," tegas Wali Kota Mahyaruddin Salim.
Baca Juga: Wali Kota Medan : Jangan Kerja Biasa, Jadikan PUD Pasar Mesin Pencetak Keuntungan Normalisasi
Mengatasi banjir kiriman, pasang rob, dan dampak curah hujan ekstrem,
Pemko Tanjung
balai berfokus penuh pada pengerukan (normalisasi) serta pelebaran sungai yang mengalami pendangkalan.Salah satu fokus utamanya adalah Sungai Sijambi di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR), dari total target 653 meter, pengerukan kini telah mencapai hampir 150 meter untuk memperlancar aliran air dan meminimalisasi genangan di Kecamatan Datuk Bandar serta Datuk Bandar Timur.Tak hanya itu,
Pemko Tanjung
balai juga melakukan antisipasi masif dengan mengeruk saluran drainase utama di kawasan inti kota, meliputi Jalan Jend. Sudirman,Jalan Cokroaminoto,Jalan Gereja,Jalan Asahan,Jalan Teuku Umar,Jalan M. Abbas.Guna penanganan komprehensif, Wali Kota Mahyaruddin terus berkoordinasi dengan Pemprov Sumut dan Pemerintah Pusat untuk pengerukan Sungai Asahan. Di saat yang sama, masyarakat diimbau untuk tidak mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tidak membuang sampah sembarangan
Sentra Perikanan
Baca Juga: Sembunyikan Sabu di Bawah Kasur Hingga Jual Vape Narkoba, 'Terciduk'
Mendorong percepatan ekonomi daerah, Pemko Tanjungbalai mencanangkan pengembangan Sentra Perikanan Sumut berbasis Blue Economy seluas 33 hektare di kawasan Pulau Buaya. Inisiatif strategis ini telah dibahas langsung oleh Wali Kota Mahyaruddin Salim bersama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution.Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota memaparkan sejumlah Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang mencakup perbaikan fasilitas sekolah SD/SMP, pemeriksaaan kesehatan gratis, penuntasan TBC, bantuan nelayan & UMKM, hingga pemberian makanan bergizi untuk siswa, santri, balita, dan ibu hamil.Merespons pemaparan tersebut, Gubernur Bobby Nasution menyetujui alokasi tambahan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp3,5 miliar pada pergeseran anggaran 2026 khusus untuk pembangunan drainase dan Jalan M. Abbas. Sementara rehabilitasi Terminal Sijambi dan jalan kota lainnya dijadwalkan masuk pada anggaran 2027.Dukung Program Nasional dan Layanan KesehatanKota Tanjungbalai mencatatkan sejarah baru di sektor kesehatan. Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC) kini telah mencapai 99,4 persen. Fokus utama saat ini beralih pada peningkatan kualitas layanan medis, khususnya di RSUD Tanjungbalai.Komitmen pada kesejahteraan generasi muda dibuktikan lewat dukungan terhadap Program Nasional Asta Cita berupa Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui Tim SATGAS MBG, dari rencana 35 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebanyak 20 unit telah resmi beroperasi dan menyalurkan 44.119 porsi makanan di 115 unit satuan pendidikan.
Reformasi Birokrasi
Di bawah komando Mahyaruddin Salim, reformasi birokrasi dilakukan secara mendasar untuk menciptakan good governance dan membangun kepercayaan publik (public trust).Jika sebelumnya banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipimpin oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt), kini seluruh posisi strategis telah diisi oleh pejabat definitif berdasarkan PermenPANRB No. 19 Tahun 2025 yang mengedepankan prinsip the right man on the right place."Penempatan dan promosi jabatan murni didasarkan pada rekam jejak, prestasi, dan kebutuhan organisasi. Tidak ada lagi istilah 'orangnya Wali Kota sebelumnya' atau 'orangnya Wali Kota sekarang'. Semua adalah ASN Kota Tanjungbalai yang bekerja untuk rakyat," pangkas Mahyaruddin.Keberhasilan langkah reformasi tata kelola pemerintahan yang diusung Wali Kota Mahyaruddin tidak hanya sekadar klaim, melainkan dibuktikan dengan deretan indikator konkret diantaranya Sistem Perizinan Satu Pintu (PTSP) Berbasis Digital Pelayanan perizinan kini jauh lebih cepat dan transparan melalui integrasi sistem online. Waktu tunggu proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu hingga berminggu-minggu kini berhasil dipangkas menjadi hitungan hari, bahkan jam, tanpa ada lagi praktik pungutan liar (pungli).Kemudian Kenaikan Indeks Reformasi Birokrasi Berdasarkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjungbalai sukses meraih angka 68,90 dengan predikat "B" (Baik).
Baca Juga: Paviliun Pemko Padangsidempuan Tawarkan Ramah Investasi kepada Pengunjung PRSU Selanjutnya Konsistensi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)Bukti nyata transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan dengan raihan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara secara berturut-turut sejak tahun 2023 hingga 2025.Dan Layanan Pengaduan Warga yang Responsif Pemerintah Kota Tanjungbalai menghadirkan platform pelaporan warga terintegrasi melalui aplikasi cepat tanggap. Melalui sistem ini, Wali Kota dapat memonitor secara langsung penanganan dan penyelesaian masalah publik hingga ke tingkat kelurahan.
Hunian Layak dan Peningkatan IPM Masyarakat
Memanusiakan warga menjadi inti pembangunan. Melalui kolaborasi Dinas Perkim, Dinas Sosial, dan BAZNAS, program Rumah Layak Huni (RLH) dan Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terus dipacu .Realisasi 2025: Merenovasi 50 unit rumah warga kurang mampu dengan anggaran Rp20 juta per unit.Tahun 2026: BAZNAS telah menyalurkan 3 unit RLH baru (di Kel. Pantai Johor, Kel. TB Kota II, dan Kel. Pematang Pasir).Target Program 3 Juta Rumah (2026): Mendorong 20 unit pembangunan baru via APBD Kota, 39 unit via APBD Provinsi, serta 299 unit via APBN (BSPS). Kerja keras ini berdampak nyata pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tanjungbalai yang melonjak menjadi 76,70 pada tahun 2025 (naik 0,75 poin dari tahun 2024).Prestasi dan PenghargaanBukti bahwa Tanjungbalai bergerak ke arah yang benar ditunjukkan dengan rentetan penghargaan tingkat regional dan nasional yang berhasil disabet sepanjang tahun 2026.1. Juara 2 Kota Berprestasi Tingkat Nasional (Penurunan Tingkat Pengangguran): Dianugerahi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Palembang, atas keberhasilan Pemko Tanjungbalai menekan angka pengangguran.2. Penghargaan UHC Award 2026 (Kategori Pratama): Diterima pada Januari 2026 atas komitmen kuat Pemkot Tanjungbalai dalam menjamin perlindungan akses kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).3. Penghargaan Persentase Capaian Realisasi Investasi Terbesar Tahun 2025: Diberikan pada ajang Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara (PIISU) ke-12 Tahun 2026 di Parapat, sebagai apresiasi atas kinerja Pemko Tanjungbalai dalam mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah. (ADV/Riki)
Baca Juga: Satresnarkoba Polres Tanjungbalai Tangkap Dua Pengedar Vape Mengandung Etomidate Baca Juga: Wisuda 360 SLT Bupati; Semangat Belajar Tidak Pernah Dibatasi Oleh Usia Baca Juga: Dari PRSU Hingga Kursi Kepemimpinan: Kisah "Cinta Tukang Parki