MATATELINGA, Kuala Simpang: Ketua KONI Aceh Tamiang dan Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kontruksi Indonesia (Gapensi) Kabupaten Aceh Tamiang Muhammad Ichsan, menyarankan agar Pemkab Aceh Tamiang yaitu eksekutif dan legislatif untuk segera membatalkan anggaran proyek fisik pada APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 sebagai upaya preventif Covid-19 demi kepentingan rakyat Aceh Tamiang.Dimana "Dananya dialihkan untuk pembelian Alat Perlindungan Diri (APD) para medis dan alat test pemeriksaan Covid-19 dalam rangka upaya preventif dan penanggulangan Covid -19 karena alat tersebut masih kurang dan alat test pemeriksaan Covid-19 belum ada di RSUD Tamiang," akunya pada wartawan, Sabtu (28/3/2020).Ichsan menyebutkan, karena APD masih kurang tentu sangat mengkuatirkan bagi dokter, perawat dan petugas lainnya di RSUD Tamiang sebagai garda terdepan dalam menangani warga terkait Covid-19 di Aceh Tamiang."Keselamatan para dokter, perawat dan petugas lainnya di RSUD Tamiang juga perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemkab Aceh Tamiang," ungkapnya.Akibat tidak ada alat untuk test periksa Covid-19 bagi warga yang datang untuk periksa atau warga yang datang berobat ke RSUD Tamiang tentu saja dokter dan perawat serta petugas lainnya hanya bisa menduga-duga tanpa ada hasil pemeriksaan yang pasti terhadap warga apakah terpapar Covid-19 atau tidak."Hal ini tentu sangat membahayakan bagi dokter, perawat dan petugas lainnya ketika menyentuh warga yang datang untuk periksa diri atau pun warga yang datang untuk berobat," ujar Ichsan.Karena itu, dia menhimbau pihak eksekutif dan legislatif Kab. Aceh Tamiang perlu segera duduk bersama untuk membatalkan anggaran proyek fisik tahun anggaran 2020 dan dananya dialihkan untuk membeli APD yang masih kurang dan membeli alat test periksa Covid-19 yang memang belum tersedia di RSUD Tamiang. Agar segera dilengkapi demi keselamatan diri tenaga media dan sekaligus demi keselamatan rakyat Aceh Tamiang.Kalau tidak ada alat test Covid-19 membuat petugas medis hanya menduga-duga saja atau tidak bisa diketahui secara pasti apakah warga yang berstatus ODP dan PDP terpapar Covid-19 karena tidak ada alatnya untuk memeriksa warga.