MATATELINGA, Medan: Anggota DPRD Sumut, Irwan Simamora meminta Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) mengambil sikap tegas jika ada pihak-pihak yang menghambat pembangunan Kawasan Toba Caldera Resort (TCR) di Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba. Hal itu dikatakan Irwan Simamora menjawab pertanyaan wartawan terkait masih adanya pihak-pihak yang menempati lahan milik negara di Kawasan TCR. "Intinya, kalau sudah sesuai aturan pemerintah bisa mengambil langkah-langkah tegas. Tapi tetap harus sesuai aturan," kata Irwan yang merupakan politisi Partai Hanura, Jumat (25/9) di Medan. Irwan mengatakan adanya sekelompok warga yang masih bertahan dan menuntut ganti rugi, dikatakannya harus mengikuti aturan pemerintah yang berlaku. Tentunya, hal ini diharapkannya bisa diselesaikan secara baik oleh BPODT dan Pemkab Toba. "Tapi ya harus sesuai dengan peraturan. Ukuran ganti rugi lahan itu ada aturannya. Itu kalau hal-hal seperti ini (tidak mau keluar dari lahan milik negara) termasuk menghalangi program-program pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Danau Toba," katanya lagi. Sekedar informasi, BPODT saat ini sedang melaksanakan pembangan Kawasan TCR, namun terkendala dengan masih ditempatinya lahan milik negara oleh sekelompok orang. Padahal, negosiasi sudah pernah dilakukan dengan memberikan ganti rugi atau uang kerohiman kepada warga untuk membongkar sendiri rumahnya di lahan milik negera tersebut. Perundingan yang dilaksanakan pada 26 Agustus 2020 lalu oleh BPODT, Pemkab Toba dan warga penggarap, berjalan tidak mulus. (mtc)