MATATELINGA, Medan: Sekretaris Daerah Pemerintah (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Arief S Trinugroho membuka Konsultasi Publik Materi Teknis dan Peraturan Presiden (Perpres) Tata Ruang Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo (Mebidangro). Dia tidak ingin revisi peraturan tentang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mebidangro hanya sebatas dokumen.Arief Trinugroho mengatakan, upaya Pemerintah Pusat meningkatkan keterpaduan dan keserasian di Mebidangro tidak boleh berhenti hanya di revisi dokumen. Revisi tersebut harus diikuti dengan kegiatan operasional pembangunan yang efektif."Jadi, dengan begitu penataan ruang yang tujuannya untuk pembangunan itu benar-benar terwujud, tidak sebatas hanya di atas kertas saja,” kata Arief S Trinugroho saat memberikan kata sambutan di Hotel Arya Duta, Medan, Selasa (30/5/2023).
BACA JUGA:Buka Konsultasi Publik Tata Ruang Mebidangro, Sekdaprov Sumut Tidak Ingin Hasilnya Hanya Sebatas Dokumen PeraturanSalah satu yang menjadi perhatian Arief adalah masalah transportasi di Mebidangro. Menurutnya transportasi beserta infrastrukturnya harus baik untuk mendukung distribusi logistik maupun untuk mobilitas masyarakat.“Transportasi beserta infrastrukturnya menjadi hal yang sangat penting, keterpaduan, kuantitas dan kualitas perlu menjadi perhatian kita bila ingin membentuk kawasan yang berdaya saing, tujuannya untuk menjadi kawasan berdaya saing internasional seperti Mebidangro,” katanya.[br]Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Kementerian ATR Eko Budi Kurniawan mengatakan, perlu sinergitas dalam membangun infrastruktur jalan di KSN. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian dengan perencanaan.“Jaringan jalannya harus disesuaikan, bila tidak nanti harus dibelokkan, karena itu butuh sinergitas dalam membangunnya antara pemerintah daerah dan pusat,” kata Eko Budi Kurniawan.Saat ini, Eko Budi Kurniawan yang juga menyusun payung hukum untuk tata ruang Ibu Kota Negara (IKN) baru sedang mempersiapkan peraturan yang tepat di Mebidangro. Dengan begitu pemerintah punya pedoman dan dasar hukum dalam membangun Mebidangro.“Saat ini kita siapkan payung hukumnya yang menjadi dasar pengembangan Mebidangro. Ini benar-benar harus clear karena Mebidangro merupakan kawasan yang berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional,” kata Eko Budi Kurniawan.Hadir pada Konsultasi Publik Materi Teknis dan Perpres Tata Ruang Mebidangro ini antara lain Kepala Bapelitbang Sumut Hasmirizal Lubis, Kadis LHK Yuliani Siregar dan OPD terkait lainnya. Hadir juga akademisi serta perwakilan daerah Mebidangro.