MATATELINGA, Madina : Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) Erwin Efendi Lubis meminta pemerintah supaya mencabut izin perusahaan tambang emas PT Sorikmas Mining. Karena sudah 25 tahun beroperasi tanpa ada manfaat.
Hal ini disampaikan Erwin Efendi Lubis kepada wartawan di posko Partai Gerindra, Selasa (25/7/2023)
BACAJUGA
https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/pt-smgp-tandatangani--pkt-pengamanan-dengan-polda-sumut
“Sorikmas Mining hadir ke Madina sejak tahun 1998, sudah beroperasi selama 25 tahun tapi tidak pernah produksi, alasan selalu eksplorasi. Tidak ada yang mereka berikan kepada masyarakat dan daerah. Mereka hanya memberikan janji dan menimbulkan masalah di kalangan masyarakat. Sorikmas Mining ini mengaggap masyarakat Madina bodoh semua,” kata Erwin Lubis
Ketua Partai Gerindra ini juga menanyakan sample emas hasil dari eksplorasi selama 25 tahun ini dikemanakan.
“25 tahun mereka mengambil sample, lalu hasilnya ke mana. Kalau tidak menghasilkan jadi selama ini mengapa mereka bertahan. Mereka bermain saham tapi yang korban adalah kita semua. Masyarakat tidak dapat apa-apa,” ujar Erwin
Karenanya, Ketua DPRD meminta pemerintah tidak perlu lagi mengkaji ulang, tapi langkah yang tepat untuk Sorikmas Mining adalah mencabut izinya.
“Tidak perlu lagi dikaji ulang, pemerintah lebih baik cabut saja izinnya, 25 tahun waktu yang sangat lama. Setelah dicabut izin di situ dipertimbangkan apakah take over ke perusahaan lain atau tutup sama sekali,” tegasnya
[br]
Erwin juga menyampaikan DPRD Madina tidak tertutup kemungkinan akan membentuk pansus (panitia khusus) menangani PT Sorikmas Mining
“Kalau tidak ada juga tindak lanjut soal ini, bisa saja nanti dibentuk. Karena di DPRD sendiri PT Sorikmas Mining ini sudah jadi pembahasan. Karena tidak ada manfaat mereka berada di sini,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, PT Sorikmas Mining salah satu perusahaan pemegang izin kontrak karya dari pemerintah pusat pada tahun 1998. Sejak perusahaan ini beroperasi sudah sering terjadi gejolak di kalangan masyarakat hingga pernah terjadi bentrok yang mengakibatkan salah satu warga terkena peluru aparat keamanan.