"Dua kantor itu sangat vital dalam sistem birokrasi pengadaan barang dan jasa. Karena berkaitan langsung dengan kondisi keuangan atau APBD Sumut. Sangat mungkin bukti tambahan dapat diperoleh dari kedua kantor tersebut," kata Arief.
Jika KPK ingin menjerat Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam pusaran kasus korupsi proyek infrastruktur jalan yang dilakukan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting Cs, KPK harus bisa mendapatkan bukti autentiknya.
Baca Juga: Dipimpin Gubsu Bobby, Wesly Silalahi Hadiri Pelantikan Sekda Sumut Ir Togap Simangunsong "Kabar dari anggota dewan mengatakan tak ada judul proyek yang di OTT KPK di dalam APBD Sumut, pasti ada kebijakan tertulis dibuat untuk alokasi anggaran dari APBD. Siapa yang membuat kebijakan itu bisa terlihat jelas," kata Arief.
Makanya sangat penting KPK melakukan penggeledahan Kantor PBJ dan BKAD Pemprov Sumut untuk penguatan penyidikan kasus OTT proyek infrastruktur jalan di Wilayah Sumatera Utara yang dilakukan KPK.
"Tinggal keberanian KPK kita tunggu untuk mengungkap itu," tegas Arief Tampubolon.