MATATELINGA, Medan : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendukung verifikasi pendataan tiga juta kepemilikan rumah, yang merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Pemprov siap melakukan sinkronisasi dan verifikasi pendataan kepemilikan rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), guna memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong, saat menerima kunjungan Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen-PKP) Imran, di Ruang Kerja Sekdaprov Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (16/7/2025).
Sekdaprov Togap menyambut baik program yang tujuannya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mendapatkan rumah dengan harga terjangkau, serta suku bunga yang lebih rendah dibandingkan KPR konvensional.
"Pemprov Sumut mendukung program kepemilikan tiga juta rumah. Kami siap berkolaborasi dan bersinergi dengan kementerian dan kabupaten/kota, dalam hal verifikasi dan sinkronisasi pendataan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat di Sumut," ujar Togap.
Baca Juga: Kejati Sulsel Gandeng Pertamina dan BPKP Perkuat Strategi dan Kolaborasi Mencegah Penyalahgunaan Anggaran Negara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Hasmirizal Lubis menambahkan, untuk mendukung verifikasi dan sinkronisasi pendataan, Pemprov Sumut mempunyai platform digital SIMANTEL. Platform ini untuk pemantauan dan pengelolaan program rumah tidak layak huni (RTLH) di Sumut.
"Platform ini bisa juga disinkronkan dengan platform digital milik Kementerian PKP, melihat perkembangan serta pengelolaan program RTLH di Sumut," ucapnya.
Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut tahun 2024, rumah tangga di Sumut yang memiliki akses terhadap hunian layak sebesar 73,47%.