proporsional," ungkap Eko.
Sebab kata Eko, dari temuan Komis 4 DPRD Kota Medan terkait WRS yang dikutip dari masyarakat informasi dari dinas lingkungan
Hidup tidak masuk PAD Pemko Medan. Hingga Juli 2025 pihak Kecamatan se Kota Medan masih menunggak retribusi sampah sebesar Rl 1,8 Miliar lebih.
Baca Juga: Fraksi PDIP DPRD Medan Minta Pemko Seriusi Masalah Tuntaskan Kemiskinan "Kami Fraksi Hanura - PKB meminta Walikota Medan harus
bertindak dengan tegas terhadap Camat yang menunggak karena ini menyangkut PAD Kota Medan dan ini harus segera diselesaikan," pintanya.