MATATELINGA, Medan : Gubernur Sumatera Utara (Utara) Muhammad Bobby Afif Nasution menampung aspirasi dari sejumlah serikat pekerja di Sumut, dan membahas kesejahteraan para pekerja. Di antaranya tentang kenaikan upah, rumah layak huni, pasar murah, keselamatan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga penerapan outsourching.
Pertemuan itu berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro 30 Medan, Kamis (28/8/2025). Sejumlah serikat pekerja yang hadir yakni Serikat Pekerja Nasional Sumatera Utara, Serikat Buruh Seluruh Indonesia Sumatera Utara, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sumut, KSPSI AGN Sumut, Serikat Pekerja Metal Indonesia, SBBI Sumut, SBMI Sumut, dan GSBI Sumut.
Baca Juga: Gubernur Sumut Bobby Nasution Tampung Aspirasi Serikat Pekerja Bahas Kesejahteraan Buruh Menanggapi aspirasi para perwakilan serikat pekerja tersebut, Bobby mengucapkan terima kasih serta mengajak serikat pekerja untuk berkolaborasi membangun Sumut. Mengenai kenaikan upah 8,5% sampai 10,5% untuk tahun 2026, Bobby menjawab, bahwa kenaikan upah dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.
"Aspirasi yang disampaikan tadi masih sangat wajar. Karena memang masalah pengupahan, semua ingin yang terbaik dari sisi masing-masing. Namun kita semua harus bisa melihat dari sisi kita sendiri dan lihat dari sisi orang lain, daerah, negara, yang juga harus kita pertimbangkan," kata Bobby.
Sementara untuk rumah layak huni, Bobby sangat mendukung para pekerja untuk mendapatkan kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi yang diprogramkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI. Kuota KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 15.000 unit untuk Sumut.
"Saya sudah berkomunikasi dengan REI untuk pembangunan rumah subsidi di Sumut. Kemampuan REI untuk membangun 27.000 unit. Dari sisi lahan dan pembiayaan sudah ready. Kalau buruh mau ngambil 10.000, wah senang sekali," kata Bobby.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, ucapnya, akan memberikan insentif berupa biaya di awal. Seperti biaya notaris, propisi, BPHTB yang pembiayaannya melalui Bank Sumut atau BRI. Untuk para buruh, lokasinya direncanakan dibangun di dekat kawasan industri.
Terkait masalah PHK, Bobby pun menyampaikan ide agar para serikat pekerja berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mendata berapa jumlah pekerja yang saat ini mengalami PHK. Ia mengusulkan kalau para pekerja yang di-PHK bergabung ke dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena Sumut menargetkan akan membangun 1.792 SPPG. "Ini untuk mendukung program nasional makan bergizi gratis," ujarnya.
Mendengar jawaban orang nomor satu di Sumut itu, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Sumatera Utara Anggiat Pasaribu mengatakan, untuk membangun Sumut diperlukan komunikasi. Dia berharap komunikasi yang intensif dapat menghasilkan hal yang baik.
Serikat buruh siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk melakukan perbaikan perburuhan di Sumut. "Kami mendukung sepenuhnya program Gubernur Sumut untuk kemajuan Provinsi Sumut, juga mendukung program Bapak Presiden untuk Indonesia lebih maju," katanya.
Turut hadir pada pertemuan itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Kepala Dinas Ketanagakerjaan Sumut Yuliani Siregar, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumut I Yoman Suarjaya, dan Kepala Cabang Utama BPJS Ketenagakerjaan Medan Jefry Iswanto.