"Piutang PBB yang telah kedaluwarsa adalah merupakan hak untuk melakukan penagihan PBB yang telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya PBB,"jelasnya.
Lanjutnya menerangkan, perihal penagihan PBB kedaluwarsa yang dilakukan oleh Pemko Siantar ini sebelumnya telah diadukan ke Polres Pematangsiantar tanggal 9 Desember 2024 yang lalu, sebagaimana tertuang dalam surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Dumas Nomor : B/1066/XII/2024/Reskrim, tertanggal 16 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Polres Pematangsiantar, dan saat ini proses pemeriksaan masih terus berlangsung.
Baca Juga: Rico Waas Komitmen Bangkitkan Ekonomi Kreatif di Medan "Jadi saya sarankan kepada masyarakat Kota Siantar yang PBB kedaluwarsanya masih ditagih agar mengajukan keberatan dan permohonan supaya segera dihapuskan oleh wali kota,"pungkasnya