MATATELINGA,Mandailing Natal : Dugaan kegiatan fiktif yang menyeret nama Kepala Desa Jambur Padang Matinggi kini memasuki babak baru. Inspektorat Daerah Mandailing Natal memastikan proses pemeriksaan telah tuntas dengan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Dalam hasil pemeriksaan, ditemukan adanya indikasi penyimpangan keuangan desa yang mengarah pada kegiatan fiktif. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Aparatur (Irban II), Nanda Nasution, menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan tenggat waktu 60 hari kepada kepala desa untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
"Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Desa Jambur Padang Matinggi sudah selesai. Dalam LHP tertuang kewajiban untuk melakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Kepala desa diberi waktu 60 hari untuk menunjukkan iktikad baik terkait hasil tersebut," ujar Nanda saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.
Baca Juga: Bupati-Wabup Deliserdang Tinjau Jalan yang Baru Diaspal di Desa Cinta Rakyat Kasus ini menyeret Kepala Desa Jambur Padang Matinggi sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab atas adanya kegiatan fiktif. Inspektorat menjadi lembaga resmi yang melakukan audit dan memastikan seluruh bukti dikaji secara detail.
Inspektorat menegaskan, apabila tenggat waktu 60 hari tidak dipenuhi, maka langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan akan ditempuh. Hal ini sesuai mekanisme penegakan aturan yang berlaku dalam pengelolaan dana desa.
Namun, kebijakan pemberian tenggat waktu tersebut menuai kritik masyarakat. Seorang warga Jambur Padang Matinggi yang enggan disebutkan namanya menyatakan kekecewaan, karena dugaan tindakan yang merugikan keuangan negara masih diberi ruang kompromi.