Hasil SPI Tahun 2024, menurut Bobby, akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dengan komitmen bersama antara Pemprov Sumut, KPK, dan masyarakat dalam meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik, dan mereformasi birokrasi yang berdampak bagi pembangunan daerah.
Pimpinan KPK RI Johanis Tanak menyampaikan, Indeks Integritas Nasional Tahun 2024 dengan skor 71,53 poin. Kehadiran pihaknya di Sumut untuk melakukan pencegahan tindakan korupsi dengan melakukan SPI atas apa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Pemprov Sumut, dan daerah.
"Indeks korupsi di Indonesia tinggi karena banyaknya pelayanan yang tidak benar. Berikan pelayanan yang baik, jangan korupsi, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab," pesannya.
Baca Juga: Pantau Harga Bahan Pangan di Medan, Zakiyuddin Harahap Tinjau Pasar Petisah dan Pusat Pasar Sementara itu, Plt Deputi Korsuo KPJ/Direktur Wilayah I Korsuo KPJ Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo mengatakan survei ini dilakukan untuk mengukur risiko korupsi pada dimensi Pelayanan Publik, Pengadaan Barang dan Jasa, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Anggaran dan Integritas Pelaksanaan Tugas Berdasarkan Responden Internal, Eksternal, dan Eksper.
"Tujuannya untuk mengetahui kondisi korupsi pada tata kelola kementerian-lembaga dan pemerintah daerah sebagai dasar perumusan kebijakan perbaikan tata kelola dan pemberantasan korupsi di kementerian-lembaga dan pemerintah daerah," ujarnya.
Turut hadir pada acara tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong, bupati/wali kota se-Provinsi Sumut, para pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut, para Kasatgas, dan unsur KPK RI. (sip).