Terkait pengurangan ini, Resva mengungkapkan, atas penurunan pendapatan TKD yang merupakan Dana Trasnfer Umum , DBH dan insentif fiskal Rp Rp71.794.756.050 , Pemerintah Humbahas akan melakukan rasionalisasi program kegiatan di masing-masing OPD.
Rasionalisasi itu akan dilakukan sebesar 40,07 persen dari jumlah anggaran diluar belanja gaji, dan tunjangan serta belanja wajib lainnya.
Sementara, Bupati Humbahas menegaskan, agar rasionalisasi anggaran itu diharapkan segera dilaksanakan setiap OPD. Agar penyusunan rancangan APBD TA 2026 dapat segera dilaksanakan untuk dapat dibahas lebih lanjut dan disepakati bersama dengan DPRD.
Baca Juga: Musim Transfer Pemain, Tim Setan Merah Habiskan Rp 4,7 Triliun Serta, lanjutnya menambahkan, dalam keterbatasan anggaran yang ada, Pemerintah Humbang Hasundutan tetap berupaya untuk menganggarkan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian Asta Cita Presiden serta visi dan misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
"Rasionalisasi bukan hanya terjadi di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, itu merata di seluruh daerah. Namun demikian, anggaran yang ada harus dipergunakan dengan benar, tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat. Anggaran itu harus betul-betul menyentuh ke masyarakat," pungkasnya.
Rapat dihadiri, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jaulim Simanullang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martogi Purba, Plt Asisten Administrasi Umum Adrianus TH Mahulae dan seluruh pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Rapat ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut atas surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 perihal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2026.