Hadi Suhendra mengatakan, saat ini ada cukup banyak persoalan yang dihadapi Pemko Medan dalam melakukan percepatan pembangunan. Satu diantaranya, terkait aset-aset Pemko Medan yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena masih terkendala masalah hukum.
"Sebagai lembaga legislatif, tentunya kita akan terus mendorong Pemko Medan melalui Bagian Hukum untuk segera menyelesaikan persoalan hukum yang menimpa sejumlah aset milik Pemko Medan. Seluruh aset Pemko Medan harus memiliki legalitas yang kuat di mata hukum agar bisa segera ditertibkan dan dimanfaatkan bagi masyarakat luas," katanya.
Hadi Suhendra juga mengaku akan terus mendorong Pemko Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk terus memfasilitasi hak-hak para pekerja yang tidak mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan dari pengusaha.